FKSS Nilai Kebijakan Walikota Rugikan Sekolah Swasta

Jumat, 18 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

bantenraya.co | SERANG

Wali Kota Serang yang menargetkan kapasitas satu kelas hingga 50 siswa menuai kritik tajam dari Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Provinsi Banten.

Ketua FKSS, Azmi Maulidy, menilai kebijakan tersebut tidak hanya menurunkan kualitas pendidikan, tetapi juga berpotensi ‘menyuntik mati’ sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Serang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini sangat keliru. Standar ideal satu kelas adalah maksimal 32 siswa, bukan 50. Kalau dipaksakan, kualitas pendidikan jelas akan merosot,” tegas Azmi dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).

Azmi menyebut, kebijakan tersebut tidak berpihak pada penguatan sistem pendidikan secara menyeluruh. Alih-alih menciptakan pemerataan akses, keputusan itu justru mematikan daya saing sekolah swasta yang kini semakin kesulitan mendapatkan siswa.

Baca Juga :  Sukseskan PSU Pilkada Serang, Pemprov Banten Siapkan Dukungan Penuh

“Satu guru melayani 50 siswa, mana mungkin bisa fokus? Mengajar 32 saja sudah berat, apalagi 50. Ini jelas merugikan proses pembelajaran dan membebani guru,” tambahnya.

Lebih jauh, Azmi juga menilai bahwa kebijakan ini kontraproduktif terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Menurutnya, pemerintah seharusnya mendorong kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta, bukan menciptakan persaingan tidak sehat yang membuat sekolah swasta sepi peminat dan terancam tutup.

Baca Juga :  Wabup Tangerang Siap Bersinergi Lewat ASWAKADA Indonesia

“Kalau sekolah swasta sampai tutup, guru-guru akan kehilangan pekerjaan. Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga soal ekonomi masyarakat,” katanya.

FKSS berharap Wali Kota Serang dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dan justru mengarahkan upaya peningkatan mutu pendidikan dengan cara yang lebih bijak, seperti penyediaan insentif untuk guru swasta, bantuan operasional daerah (Bosda), dan pengaturan jumlah siswa per kelas sesuai standar ideal.

“Kalau pendidikan mau maju, harus ada pengondisian anggaran dan kebijakan yang adil. Kuantitas tidak bisa mengalahkan kualitas,” tutup Azmi. (hed/dam)

Berita Terkait

Gubernur Tekankan Pentingnya Peran Perempuan dalam Pembangunan
Bedug Diusulkan Jadi Simbol Pembuka Acara Resmi
Dekranasda dan HCI Angkat Pangan Lokal Banten
Tinawati: PKK Bangun Banten dari Kesejahteraan Keluarga
Tinawati: APAR Penting untuk Antisipasi Kebakaran Rumah
Kapolda Banten Jalin Silaturahmi Kamtibmas Bersama PWI Banten
Mulai Mei, Urus Pajak Kendaraan Bekas di Banten Makin Gampang
Ikuti arahan Gubernur, Kadis Dindikbud Banten Pastikan Rombel 36 untuk SMA dan SMK
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 11:57 WIB

Gubernur Tekankan Pentingnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

Selasa, 2 Juni 2026 - 13:03 WIB

Bedug Diusulkan Jadi Simbol Pembuka Acara Resmi

Sabtu, 30 Mei 2026 - 19:33 WIB

Dekranasda dan HCI Angkat Pangan Lokal Banten

Rabu, 13 Mei 2026 - 12:07 WIB

Tinawati: PKK Bangun Banten dari Kesejahteraan Keluarga

Selasa, 5 Mei 2026 - 13:15 WIB

Tinawati: APAR Penting untuk Antisipasi Kebakaran Rumah

Berita Terbaru