NCW Sebut Konflik Rempang Disusupi Kepentingan Politik 2024

Rabu, 27 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KONFERENSI PERS: DPP NCW menilai konflik yang terjadi di Pulau Rempang ditunggangi untuk kepentingan politik 2024. (27/09)

KONFERENSI PERS: DPP NCW menilai konflik yang terjadi di Pulau Rempang ditunggangi untuk kepentingan politik 2024. (27/09)

bantenraya.co | JAKARTA

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna menilai konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau diduga telah ditunggangi kepentingan politik 2024.

“Ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini menjelang Pilpres dan Pileg 2024,” ungkap Hanifa dalam Konferensi Pers terkait Konflik Pulau Rempang pada Rabu (27/9/23).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dirinya menyampaikan jika NCW mendapat laporan dari sejumlah pihak jika ada dugaan korupsi dalam relokasi pembebasan lahan.

Baca Juga :  Hentikan Peredaran Miras, KNPI : Polda Banten jangan Tebang Pilih

“Berbagai macam aduan masyarakat yang NCW terima terkait relokasi dan ganti rugi tanah masyarakat kampung nelayan Rempang, bahkan pengaduan mengindikasikan dugaan korupsi dalam pembebasan lahan dan kesepakatan besaran investasi di Pulau Rempang,” ujar Hanifa.

Hanifa pun menyayangkan sikap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Rempang yang tidak mengedepankan pendekatan kemanusiaan.

“Ada berbagai jalan yang lebih humanis sebenarnya yang bisa diambil pemerintah dalam menyelesaikan masalah sengketa lahan. Banyak spekulasi yang beredar bahwa pelaksanaan eksekusi Pulau Rempang ini terlalu dipaksakan dan tidak tepat waktunya,” katanya.

Baca Juga :  TKN: Makan Siang Gratis Tak Eliminasi Program Pro Rakyat Jokowi

Dia pun berharap agar pemerintah melakukan kajian kembali serta memperhatikan sensitifitas menjelang pemilu 2024.

“Kami yang menerima pengaduan adanya dugaan suap dan permainan pembebasan lahan di Pulau Rempang, meminta Presiden Jokowi untuk dapat menunda relokasi dan pelaksanaan pemindahan masyarakat setelah pesta demokrasi dilaksanakan,” pungkasnya. (*)

Penulis : arw

Editor : dwi teguh

Berita Terkait

Suryansyah Resmi Luncurkan Buku “Dibuang Sayang” di HPN 2025
Perumda Tirta Benteng Diduga Gelar Lelang Diam-diam, Proyek Rp 2,4 Triliun Picu Kontroversi
Jadi Pendamping Desa, Ini Link Cara Daftar dan Berapa Gajinya?
Pemakzulan Wapres Gibran, Kedewasaan Politik Belum Matang
Sumpah Pemuda: Generasi Z Tidak Hanya Melek Digital, Tapi Harus Menjadi Pemuda Pemersatu Bangsa
Tepat, Prabowo Angkat Budi Gunawan Jadi Menko Polkam
PB Mathla’ul Anwar Launching MA Travel Haji dan Umroh
Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih Penghargaan ESG Nusantara 2024
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 12:57 WIB

Suryansyah Resmi Luncurkan Buku “Dibuang Sayang” di HPN 2025

Rabu, 18 Desember 2024 - 17:20 WIB

Perumda Tirta Benteng Diduga Gelar Lelang Diam-diam, Proyek Rp 2,4 Triliun Picu Kontroversi

Selasa, 17 Desember 2024 - 06:24 WIB

Jadi Pendamping Desa, Ini Link Cara Daftar dan Berapa Gajinya?

Selasa, 29 Oktober 2024 - 18:18 WIB

Pemakzulan Wapres Gibran, Kedewasaan Politik Belum Matang

Selasa, 29 Oktober 2024 - 11:40 WIB

Sumpah Pemuda: Generasi Z Tidak Hanya Melek Digital, Tapi Harus Menjadi Pemuda Pemersatu Bangsa

Berita Terbaru

Trend Seleb

Amanda Rawles Bakal Menikah

Jumat, 14 Feb 2025 - 12:33 WIB

Cilegon

Dapur Program Makan Bergizi Gratis Segera Beroperasi

Jumat, 14 Feb 2025 - 12:28 WIB