bantenraya.co | SERANG
Bencana kekeringan di Provinsi Banten akibat kemarau panjang menyebabkan masyarakat di berbagai wilayah mengalami krisis air bersih. Bahkan, Bupati Serang Hj Ratu Tatu Chasanah menetapkan Keputusan Bupati Serang Nomor 360 Kep.467-Huk.BPBD/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Serang.
Menyikapi bencana kekeringan ini, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten turun langsung membangikan air bersih di dua Kecamatan di Kabupaten Serang, yakni di Kecamatan Pontang dan Tirtayasa, Sabtu (16/9/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BPBD Banten Nana Suryana kepada bantenraya.co mengatakan, keikutsertaan Pj Gubernur membagikan langsung air besih kepada masyarakat adalah untuk melihat langsung kondisi masyarakat, dan apa yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat selain air bersih.
“Pak Pj Gubernur itu ingin mengetahui secara langsung kondisi masyarakat, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini selain dari ar bersih,” terang Nana Suryana kepala BPBD Banten, Sabtu (16/9/2023).
Nana yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komuniaksi dan Informasi, Statistik dan Persandian (KominfoSP) Provinsi Banten ini menjelaskan, pihaknya menyalurkan air bersih sebanyak 7 tangki dengan kapasitas satu tangki sebayak 5 ribu liter air.
“Hari ini kami menyalurkan 35 ribu liter air bersih di Desa Linduk 2 tangki, Kademangan 1 tanggi, Cidayu 2 tangki dan 2 tangki lagi di Tirtayasa,” jelasnya.
Sejumlah warga yang mendapatkan bantuan air bersih, mengaku tidak menyangka yang membagikan langsung air bersih ke jeriken dan ember warga adalah orang nomor satu di Provinsi Banten.
“Kami tidak tahu yang pakai laken itu pak Gubernur. Soalnya tidak ada pengawal, dan beliau juga sangat sopan menyapa kami para warga,” ujar Anah (53 Tahun) seorang warga yang mendapatkan bantuan air bersih di Mushola Al Magfiroh, Desa Domas, Kecamatan Pontang dengan logat khas Serang.
Sebelumnya, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah melalui SK Nomor 360/Kep.467-Huk.BPBD/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Serang.
Menurut Tatu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah menggelar rapat dengan DKPP, Dinas Sosial, BMKG, PDAM, dan sejumlah pemerintah kecamatan untuk membahas dampak kemarau dan El Nino. Selanjutnya BPBD Kabupaten Serang sudah melakukan asesmen terhadap kecamatan dan desa yang saat ini mengalami kekeringan dan krisis air bersih.
“Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Serang kondisi kekeringan, dan krisis air bersih saat ini semakin meluas. Alhamdulillah BPBD sudah selesai asesmen data dan kita bisa menetapkan tanggap darurat bencana,” kata Ratu Tatu.
Pemkab Serang sudah melakukan penanganan bencana, dibantu oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan sejumlah perusahaan, seperti PT Indah Kiat. Namun perlu penanganan optimal agar masyarakat terdampak bencana kekeringan dan krisis air bisa dibantu maksimal. “Insya Allah setelah ini lancar, pemda bisa turun maksimal,” ujarnya.
Sekadar diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini bencana kekeringan di wilayah Indonesia yang terbagi dalam tiga kategori yakni Waspada, Siaga, dan Awas. Bahkan sembilan provinsi kini berstatus Awas, salah satunya Provinsi Banten.
BMKG menyebut dampak El Nino di Indonesia terasa kuat pada musim kemarau sejak Juli, Agustus, September, Oktober dan diprediksi bisa bertahan hingga Februari 2024. Sementara menurut data BPBD Kabupaten Serang, ada 35 desa di 9 kecamatan yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Data ini diambil sejak 1 Agustus hingga 11 September 2023. (*)
Penulis : Yas
Editor : Dwi Teguh
