Bahlil “Sindir” Sri Mulyani Soal Uang Rp800 Miliar

Selasa, 5 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama  Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kedua kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/12/2022). (ant)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kedua kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/12/2022). (ant)

bantenraya.co | JAKARTA

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia curhat soal minta anggaran tambahan Rp800 miliar untuk membenahi proses izin usaha melalui Online Single Submission (OSS), tetapi ditolak Kementerian Keuangan.

Menurutnya, OSS di kementeriannya sekarang masih seperti mobil Avanza. Padahal, Bahlil mengaku dituntut Jokowi untuk membuat sistem pengurusan izin investasi itu bisa secepat gerak mobil Mercedes alias Mercy.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Avanza jangan disuruh lari 160 km per jam, nanti terbalik di jalan tol atau jangan disuruh orang hidup nyaman di Avanza. Kalau kita mau pakai mobil bagus, Mercy, 160 km/jam pasti licin, stabilizer-nya pasti jalannya bagus. Penting ini pimpinan, jangan sampai menteri investasi dikira tidak bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat lewat bapak/ibu dewan terhormat, tanyakan kepada Kementerian Keuangan kenapa ini tidak terjadi,” sindir Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Baca Juga :  Kapolri: Pemimpin yang Kita Cari Bisa Melanjutkan Estafet Kepemimpinan

“Saya tidak ingin menjadi menteri yang cengeng hanya karena persoalan ini, tapi ini adalah persoalan tuntutan dari rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban profesionalisme dalam bidang pemeriksaan keuangan,” lanjut Bahlil.

Bahlil menegaskan Kementerian Investasi/BKPM sudah mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali. Oleh karena itu, Bahlil amat berharap anggaran tambahan senilai Rp800 miliar itu bisa cair.

Terlepas dari itu, ia berkelakar soal pencapaian yang diraih kementeriannya. Menurutnya, capaian tersebut bukan buah hasil kerja keras anak buahnya di Kementerian Investasi/BKPM.

“Bagus, bagus. Jadi, kita sudah WTP 15 kali, bukan karena kerja staf saya bagus, tapi karena uangnya kecil,” kelakar Bahlil disambut gelak tawa para peserta raker, termasuk Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Baca Juga :  Operasi Ketupat 2024, Polri Jaga Keamanan di 68.611 Masjid dan 11.828 Titik Lainnya

Bahlil getol mempromosikan OSS. Ia menegaskan seluruh urusan administrasi pengurusan izin usaha berhasil dipangkas menggunakan sistem tersebut, termasuk untuk UMKM.

Ia tak ingin pengalaman pahit yang menimpanya terulang. Menurutnya, dulu marak terjadi praktik ‘titip duit’ dalam urusan mengurus izin usaha.

“Dulu waktu saya bikin izin (usaha), setiap meja (pejabat) harus ada yang saya tinggalkan (Bahlil menunjukkan gestur memberikan uang). Dengan pengalaman itu, saya bilang tidak boleh lagi lewat-lewat meja, semua lewat OSS dan buat UMKM semuanya gratis,” jelas Bahlil dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8/2023) yang lalu.

“Jadi, untuk izin-izin lewat OSS, termasuk sertifikat halal tidak ada bayar-bayar, dibiayai negara. Makanya pakai OSS,” tegasnya. (*)

Penulis : teguh/cnn

Editor : chand

Berita Terkait

Penetapan UKT di Kampus Harus Kedepankan Asas Keadilan dan Inklusivitas
Parade Dekranas 2024, Mobil Hias Pemkot Tangerang Tampilkan Ikon Kota
JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers
Philippe Troussier Dikabarkan Akan Menjadi Dirtek Baru PSSI
Laboratorium Narkoba Rahasia Berhasil Diungkap
Komisi III dan Pemerintah Sepakati Pembahasan RUU tentang MK
Soal Gabung ke Perintahan Baru, PDIP Masih Dengarkan Akar Rumput
Program PELATARAN Diapresiasi, Menteri AHY: Kami Ingin Permudah Warga Dapatkan Kepastian Hukum
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 12:01 WIB

Penetapan UKT di Kampus Harus Kedepankan Asas Keadilan dan Inklusivitas

Rabu, 15 Mei 2024 - 21:18 WIB

Parade Dekranas 2024, Mobil Hias Pemkot Tangerang Tampilkan Ikon Kota

Rabu, 15 Mei 2024 - 03:26 WIB

JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers

Selasa, 14 Mei 2024 - 10:40 WIB

Philippe Troussier Dikabarkan Akan Menjadi Dirtek Baru PSSI

Selasa, 14 Mei 2024 - 10:38 WIB

Laboratorium Narkoba Rahasia Berhasil Diungkap

Selasa, 14 Mei 2024 - 10:22 WIB

Komisi III dan Pemerintah Sepakati Pembahasan RUU tentang MK

Selasa, 14 Mei 2024 - 10:19 WIB

Soal Gabung ke Perintahan Baru, PDIP Masih Dengarkan Akar Rumput

Senin, 13 Mei 2024 - 14:31 WIB

Program PELATARAN Diapresiasi, Menteri AHY: Kami Ingin Permudah Warga Dapatkan Kepastian Hukum

Berita Terbaru

foto ist

Uncategorized

Warga Pondok Aren Heboh, Mayat  Tiga Hari di Toren Air

Rabu, 29 Mei 2024 - 10:23 WIB

Pilkada 2024

Komunitas PKL Curhat ke Helmy Halim

Rabu, 29 Mei 2024 - 10:23 WIB

Trend Seleb

Sahila Hisyam, Masih Menjalani Kesendirian

Selasa, 28 Mei 2024 - 13:59 WIB

Politik

Pj Walikota Bakal Sikat THM yang Kembali Beroperasi

Selasa, 28 Mei 2024 - 13:58 WIB