bantenraya.co | CILEGON
Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon diminta untuk tidak gegabah dalam menanggapi kebijakan efisiensi anggaran sebesar 50 persen yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.
Anggota DPRD Cilegon, Rahmatulloh, menekankan bahwa kebijakan ini perlu dicermati dengan baik karena berdampak signifikan terhadap jalannya pemerintahan daerah, termasuk pencapaian program-program unggulan pasca Pilkada 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kebijakan efisiensi anggaran memang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional. Namun, di tingkat daerah, kebijakan ini harus dipertimbangkan dengan bijak agar tidak menghambat pencapaian visi dan misi Walikota Cilegon,” ujarnya, Sabtu (22/2/2025).
Diketahui, Walikota Cilegon terpilih memiliki sejumlah program prioritas untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat sektor industri dan pariwisata di Cilegon. Untuk itu, anggaran yang memadai menjadi faktor penting dalam pelaksanaannya.
Rahmatulloh, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Cilegon, memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemkot Cilegon guna memastikan kebijakan efisiensi ini tidak menghambat program pembangunan yang telah dirancang.
“Kami akan melakukan pengawasan agar anggaran yang dialokasikan tetap digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cilegon untuk menjalin koordinasi yang erat dengan DPRD dalam mengambil keputusan strategis terkait anggaran.
“Keputusan strategis mengenai anggaran harus diambil secara transparan dan melibatkan DPRD agar tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat serta program pembangunan yang telah direncanakan,” tutupnya.
(rga/BN/ris)
