Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Ulayat Baduy Dimulai

Rabu, 29 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SOSIALISASI: Kementerian ATR/BPN melaksanakan sosialisasi kepada Forkopimda Lebak, terkait percepatan tanah ulayat Baduy, Rabu (29/11/2023).

SOSIALISASI: Kementerian ATR/BPN melaksanakan sosialisasi kepada Forkopimda Lebak, terkait percepatan tanah ulayat Baduy, Rabu (29/11/2023).

bantenraya.co | LEBAK

Program Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akan menerbitkan sertifikat tanah ulayat suku Baduy pada awal 2024 langsung ditindaklanjuti.

Sebelumnya, Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak melaksanakan koordinasi awal, kini Kementerian  ATR/BPN menggelar sosialisasi tahap pertama dengan Pemkab Lebak,  Kejaksaan Negeri Lebak, Polresta Lebak dan unit teknis terkait, Senin (27/11/2023).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Subdirektorat Tanah Ulayat dan Hak Komunal Kementerian ATR/BPN, Setyo Anggraini menyampaikan,  sertifikat tanah ulayat masyarakat hukum adat Suku Baduy menjadi salah satu sorotan utama Kementerian ATR/BPN.

Namun, sertifikat tanah ulayat terkendala aturan pemerintah daerah sehingga ia pun meminta Bupati Lebak, agar segera merevisi aturan yang dapat melindungi tanah masyarakat adat Suku Baduy.

Baca Juga :  500 Pelajar Rekam E-KTP di Kecamatan Pagedangan

Lebih lanjut Setyo memaparkan, Kementerian ATR/BPN memerlukan dukungan dari Pemkab Lebak dalam penguatan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001.

Setyo menyebut, bahwa sertifikat tanah ulayat masyarakat hukum adat harus atas nama komunal. Sehingga bisa terlindungi dan tidak dengan mudah diperjualbelikan.

Sehingga, Pemkab Lebak bisa mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lebak yang menjelaskan sertifikat yang tidak diperkenankan adalah sertifikat individu. Yang diperpenankan hak pengelolaan atas nama Masyarakat Hukum Adat (MHA) Suku Baduy.

“Hari ini kita melakukan sosialisasi kepada pihak pemerintah daerah. Kedepannya, sosialisasi berikutnya dengan masyarakat adat Baduy,” terang Setyo.

Baca Juga :  Diskominfo Gelar Rapat Peningkatan Kapasitas PPID

Lebih lanjut Setyo memaparkan, sosialisasi kepada masyarakat adat Baduy meminta keterangan tanda batas tanah ulayat.

Tidak hanyamitu, perwakilan dari masyarakat adat Baduy dibantu Pemkab Lebak menyampaikan kelengkapan administrasi permohonan sertifikat ke Kementerian ATR/BPN melalui Kantah Lebak.

“Selanjutnya akan dilaksanakan tahapan pengukuran dan pemetaan dengan skema program PTSL sekaligus dilaksanakan juga pemeriksaan tanah,” terang Setyo.

Setelah lengkap hasil pengukuran dan pemetaan, maka kementerian dibawah komando Hadi Tjahjanto akan melaksanakan risalah pemeriksaan tanah, risalah pengolah data dan dokumen pendukung lainnya.

“Jika dokumen pendukung sudah oke, maka akan diproses di Kementerian ATR/BPN untuk dibuatkan SK Menteri ATR/Kepala BPN terkait pemberian haknya, kemudian setelah terbit SK nya didaftarkan di kantah untuk dicetak sertifikatnya,” tegas Setyo. (*)

Penulis : rga

Editor : dwi teguh

Berita Terkait

Anak Berkelamin Ganda Asal Lebak Butuh Bantuan
Pemkab Lebak Berhasil Turunkan Inflasi Menjadi 2.10 Persen
Virgojanti: Pemuda Harus Berkiprah dalam Pembangunan
Komisi VIII Dukung Arab Saudi Tindak Tegas 37 WNI dengan Visa Palsu
Jika Dimyati – Kaesang, Khozinul Asror: Banten Akan Lebih Maju dan Berkembang
Optimalkan Pembangunan Infrastuktur, Jembatan Pintu Air 10 Direvitalisasi
Skandal Pertambangan di BUMN, Subardi Desak Mind ID Evaluasi Internal
Pemerintah Harus Satu Suara dalam Pembahasan RUU Kelautan
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 14:21 WIB

Anak Berkelamin Ganda Asal Lebak Butuh Bantuan

Rabu, 5 Juni 2024 - 12:29 WIB

Pemkab Lebak Berhasil Turunkan Inflasi Menjadi 2.10 Persen

Rabu, 5 Juni 2024 - 12:22 WIB

Virgojanti: Pemuda Harus Berkiprah dalam Pembangunan

Rabu, 5 Juni 2024 - 11:45 WIB

Komisi VIII Dukung Arab Saudi Tindak Tegas 37 WNI dengan Visa Palsu

Selasa, 4 Juni 2024 - 16:21 WIB

Jika Dimyati – Kaesang, Khozinul Asror: Banten Akan Lebih Maju dan Berkembang

Selasa, 4 Juni 2024 - 14:01 WIB

Optimalkan Pembangunan Infrastuktur, Jembatan Pintu Air 10 Direvitalisasi

Selasa, 4 Juni 2024 - 13:45 WIB

Skandal Pertambangan di BUMN, Subardi Desak Mind ID Evaluasi Internal

Jumat, 31 Mei 2024 - 10:46 WIB

Pemerintah Harus Satu Suara dalam Pembahasan RUU Kelautan

Berita Terbaru

Kabupaten Tangerang

Tingkatkan Produktivitas, Sekda Dorong Inovasi Teknologi Pertanian

Jumat, 21 Jun 2024 - 22:49 WIB

Kabupaten Tangerang

Kepuasan Masyarakat Rendah, Level Pj Andy di Bawah Kepala OPD

Jumat, 21 Jun 2024 - 22:45 WIB

Pilkada 2024

PPK Kecamatan Ciomas Gelar Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih

Jumat, 21 Jun 2024 - 22:42 WIB

Kota Tangerang

Tok! Lima Perda Kota Tangerang Disahkan

Jumat, 21 Jun 2024 - 22:39 WIB