bantenraya.co | JAKARTA
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa bantuan sosial (bansos) dapat dijadikan alat politik menjelang Pilpres 2024. Kekhawatiran ini muncul karena penyaluran bansos oleh pemerintah dapat dianggap menguntungkan pasangan calon tertentu. Di sisi lain, Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Salahuddin Uno, berpendapat bahwa penyaluran bansos tidak boleh dihentikan, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Meskipun memahami kekhawatiran terkait politisasi bansos, Sandiaga Uno menekankan pentingnya terus menyediakan bantuan sosial untuk masyarakat. Dia berpendapat bahwa penyaluran bansos tidak boleh ditunda hingga akhir Pemilu 2024 karena masyarakat sangat membutuhkannya. Sandiaga Uno meyakini bahwa siapapun yang terpilih sebagai presiden 2024 akan melanjutkan penyaluran bansos.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konteks Pilpres 2024, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebelumnya meminta agar pemerintah menunda penyaluran bansos hingga kontestasi Pemilu selesai. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan calon tertentu. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa pejabat pemerintah rentan dicurigai bagi-bagi bansos yang dapat dianggap menguntungkan paslon tertentu. Meskipun demikian, Sandiaga Uno berpendapat bahwa bansos harus tetap diberikan dengan komunikasi yang jelas kepada masyarakat, tanpa menimbulkan kecurigaan politisasi.
Dengan demikian, pernyataan Sandiaga Uno mencerminkan pandangan bahwa bansos tetap dibutuhkan oleh masyarakat dan sebaiknya tidak dihentikan, meskipun perlu transparansi dan komunikasi yang baik untuk menghindari politisasi. (*)
Penulis : dt/RMN
