bantenraya.co | BANDUNG
Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) diberikan workshop dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup tata kelola pemerintahan desa. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Horison Bandung, kemarin.
Pj Bupati Andi Ony yang menutup kegiatan workshop tersebut menyambut baik dengan adanya workshop untuk kades dan sekdes dapat meningkatkan kehati-hatian serta pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya berharap agar kepala desa mengikuti dengan baik kegiatan workshop ini dengan sungguh-sungguh karena pemerintah desa harus inovatif, transparan dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat untuk kesejahteraan bersama,” kata Andi.
Pj Bupati juga memaparkan pembangunan desa harus terus memberikan dampak positif dalam kesejahteraan masyarakat desa, terlebih inovasi desa yang berkualitas untuk meningkatkan penghasilan desa sehingga desa menjadi mandiri, tidak hanya tergantung dari dana desa itu sendiri.
“Tingkatkan terus kapasitas dan kompetensi aparatur desa, dorong penguatan sistem kontrol BPD dan masyarakat. Tingkatkan inovasi desa yang dapat meningkatkan penghasilan desa yang bermuara untuk kesejahteraan masyarakat desa,” tandasnya.
Sementara Ketua APDESI Kabupaten Tangerang Maskota menambahkan kegiatan workshop harus terus dilakukan untuk menambah wawasan aparatur desa, sehingga mampu menciptakan kualitas aparatur yang bersih, akuntabel dan bebas dari korupsi.
“Ini merupakan sinergitas antara aparatur desa, Pemkab Tangerang dan para penegak hukum yang nantinya koordinasi dan pencegahan dapat menyeluruh, baik dalam perencanaan maupun implementasi dana desa,” ujarnya.
Selain workshop, dilakukan pula penandatanganan MoU antar APDESI dengan Forum Kelompok Belajar Mengajar untuk pengentasan anak putus sekolah di setiap desa di Kabupaten Tangerang.
Hadir pula pada kegiatan workshop tersebut antara lain Sekretaris daerah Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid, Kadis DPMPD dan narasumber yang berasal dari Kejagung RI, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Kepolisian Resort Kota Tangerang dan Bina Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat. (*)
Penulis : ard
Editor : dwi teguh
