bantenraya.co | TANGERANG
Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, memberikan tantangan kepada Penjabat (Pj) Walikota Tangerang, Nurdin, untuk mengatasi permasalahan kompleks terkait aset di Kota Tangerang.
Dalam acara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang 2025-2045, di D’Prima Hotel, Kecamatan Tangerang, Kamis (11/1/2024), Gatot menekankan urgensi penyelesaian masalah ini yang dapat berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gatot mengakui bahwa permasalahan aset di Kota Tangerang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Dalam komentarnya, Gatot menyatakan, ini bukan hanya masalah antara pemerintah, tapi juga dengan swasta. Misalnya, ketika pengembang menyelesaikan proyeknya, tetapi fasilitas umumnya belum diserahkan, ini dapat mengganggu pelayanan publik.
“Kami menyoroti ini karena dampaknya tidak hanya pada tingkat lokal, tetapi juga terhadap Pendapatan Asli Daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Walikota Tangerang, Nurdin, merespons tantangan tersebut dengan menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah aset selama masa jabatannya.
Ia menyoroti mekanisme penyelesaian masalah dan fokus pemerintahannya pada 32 urusan pemerintahan yang harus dijalankan secara maksimal.
Nurdin menyatakan, kami akan berusaha maksimal dalam menyelesaikan target-target yang sudah ditetapkan, seperti sertifikasi aset.
“Selain itu, kami akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait, melakukan inventarisasi aset, dan memberikan pemahaman kepada pihak yang belum menyerahkan fasilitas umum,” tandasnya.
Dia juga menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral dan berbagai tingkatan pemerintahan dalam menyelesaikan masalah di Kota Tangerang.
“Dalam menyelesaikan persoalan Kota Tangerang, kita tidak bisa hanya berbicara tentang Kota Tangerang saja. Kolaborasi dengan pemerintah di sekitarnya, baik kabupaten maupun provinsi, menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan upaya penyelesaian masalah ini,” tambahnya.
Dengan adanya tantangan dan komitmen ini, diharapkan langkah-langkah konkret akan segera diambil untuk menyelesaikan masalah aset yang menjadi fokus perhatian di Kota Tangerang. (*)
Penulis : TR
