bantenraya.co | SERANG
Gubernur Banten Andra Soni meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan persoalan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat memimpin Rapat Pimpinan di Halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (18/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita harus responsif atas permasalahan yang berkembang di masyarakat dan program yang berdampak langsung ke masyarakat itu langsung segera dikerjakan,” kata Andra Soni.
Ia menegaskan sektor pelayanan publik harus menjadi perhatian utama, khususnya pada bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Banten.
“Urusan pelayanan kesehatan masyarakat tolong diperhatikan, termasuk layanan pendidikan hingga infrastruktur lainnya,” ujarnya.
Selain itu, Andra Soni juga meminta seluruh jajaran Pemprov Banten mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurutnya, kedua program tersebut dinilai dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“MBG dan Koperasi Merah Putih ini harus kita sukseskan. MBG ini salah satu program yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, mengatakan seluruh OPD memiliki tanggung jawab moral untuk tanggap terhadap berbagai persoalan masyarakat.
“Pesan Pak Gubernur Andra Soni tadi pada saat rapim yang pertama jangan lupa bahwa ada tanggung jawab moral di setiap kami para kepala-kepala OPD, termasuk saya selaku Sekda, untuk selalu respons atas permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat,” ujar Deden.
Ia menjelaskan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi infrastruktur, lapangan pekerjaan, pendidikan, hingga kerawanan pangan, terlebih di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.
Deden menambahkan, koordinasi lintas pemerintah daerah diperlukan agar penanganan berbagai persoalan masyarakat dapat berjalan lebih optimal sesuai kewenangan masing-masing.
“Karena masing-masing wilayah punya kewenangan. Provinsi kewenangannya apa, kabupaten/kota kewenangannya apa. Sehingga kalau dari beberapa kewenangan ini digabung, harapannya semua kesulitan yang dihadapi masyarakat bisa diatasi,” jelasnya.
Selain pelayanan publik, rapat pimpinan juga membahas optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) aset yang baru dibentuk.
“Pemanfaatan aset yang ada di Pemprov Banten itu harus bisa dimaksimalkan sepenuhnya untuk kemajuan Provinsi Banten,” ujarnya.
Deden juga menegaskan harapan Gubernur Banten agar seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita punya empat BUMD, ada Bank Banten, ada ABM, ada BGD, terus ada Jamkrida. Nah ini semua harus memberikan kontribusi kepada Pemprov Banten,” katanya. (dam/hmi)
