bantenraya.co | SERANG
Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan bahwa salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten saat ini adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah tersebut. Salah satunya melalui program Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, Sekolah Khusus (SKh), serta Madrasah Aliyah swasta di Provinsi Banten.
Dalam acara Rapat Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KBM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang bertajuk “Kabinet Asa Berdaya 2025”, Andra Soni menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak di Provinsi Banten, khususnya mereka yang tidak mampu melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sehingga, dengan sekolah gratis ini, jangan ada lagi anak lulusan SMP yang tidak melanjutkan sekolah,” ungkap Andra Soni di Aula Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, kemarin.
Dirinya juga menyebutkan bahwa pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Banten tercatat sekitar 9,23 tahun, yang setara dengan jenjang pendidikan SMP. Dengan demikian, Pemprov Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan RLS melalui program sekolah gratis agar anak-anak Banten memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Selain pendidikan, Andra Soni juga menyampaikan rencana Pemprov Banten dalam memperbaiki infrastruktur melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar desa dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan prioritas pembangunan jalan di wilayah Lebak, Pandeglang, dan Kabupaten Serang.
“Program ini bertujuan untuk menyambung akses masyarakat dan mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah utara dan selatan Banten,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Mahasiswa Untirta, Ferdansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan hasil kajian yang dibuat oleh BEM KBM Untirta kepada Gubernur Andra Soni. Kajian tersebut mencakup beberapa isu penting di Provinsi Banten, termasuk pendidikan, agraria, dan korupsi.
“Kami di BEM Untirta menempatkan diri sebagai mitra kritis. Apa pun kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, kami akan terus melakukan kritik,” kata Ferdansyah.
Terkait isu pendidikan, Ferdansyah menyoroti masalah banyaknya anak-anak yang masih putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan. Ia berharap kebijakan Pemprov Banten lebih memperhatikan masalah tersebut agar dapat memberikan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami juga berharap kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Banten dapat melibatkan pihak-pihak terkait, sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (hed/BN/ris)
