Politik Sengkuni: Antara Pengkhianatan dan Momentum

Kamis, 16 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tiga calon presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. (ilustrasi)

Tiga calon presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. (ilustrasi)

Ahmad Chumaedy

(Pengajar di FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang)

Helatan pemilihan presiden kali ini selalu ada kejutan yang mencengangkan publik Indonesia. Dimulai dari sikap politik PKB yang sedari awal berkoalisi dengan partai Gerindra tapi di last minute membangun koalisi dengan partai Nasdem, kemunculan Muhaimin sebagai cawapres Anies dengan menanggalkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia tanpa ada mekanisme lazim yang dilakukan partai politik kebanyakan, putusan Mahkamah Konstitusi tentang usia capres dan cawapres, dan terakhir keputusan Gibran menerima pinangan Prabowo sebagai bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Praktis hal ini muncul secara dinamis karena dalam politik tidak ada lawan dan kawan yang abadi yang ada adalah murni kepentingan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam situasi politik yang dinamis dan terbuka seperti sekarang, kadang kala kita menemukan ada pilihan-pilihan dan kebijakan-kebijakan politik yang tidak mesti selalu seiring sejalan. Ada momen berbeda dalam persepsi, perspektif, dukungan dan nalar yang dicita-citakan dan berujung pada perselisihan atas pilihan jalan perjuangan yang ditempuh.

Tidak sedikit perbedaan ini menjadi kegaduhan di internal partai dalam penentuan pilihan dukungan yang dijagokan, atau perbedaan terhadap kebijakan dan arah politik yang diputuskan, juga tidak kurang manuver sikap atau ramuan politik kepemimpinan yang menurut satu pihak telah keluar jalur dari khittah perjuangan politik. Sungguh realitas di atas ini sering berakhir dengan kata sengkuni politik atau klaim pengkhianatan atas pihak lain yang mengambil jalan berbeda dari pijakan mayoritas.

Sengkuni Politik

Perilaku cerdas tapi licik, tak pandai terima kasih, haus akan kekuasaan, penghianat dan menghalalkan segala cara sering dikaitkan dengan tipikal politik Sengkuni. Sosok Sengkuni representasi perilaku politik yang tak beretika dan tak bermartabat sebagaimana banyak dimainkan oleh para politisi saat ini.

Sengkuni merupakan salah satu tokoh perwayangan yang sangat popular di kalangan masyarakat. Dia adalah saudara kandung dari Permaisuri Gandari yang merupakan istri dari Destarata (Raja Negara Astina) dan ibu dari Duryudana. Sosoknya dikenal jahat, suka mengadu domba agar hasrat kekuasaannya terpenuhi.

Dikutip dari video CakNun.com (2019), budayawan Cak Nun menjelaskan bahwa Sengkuni pernah mengalami penderitaan yang sangat pelik. Ia pernah dipenjarakan bersama dengan kedua orangtua dan 100 saudaranya oleh Destarata suami dari Dewi Gandari yang merupakan kakak kandung Sengkuni. Selama masa hukuman, ia bersama orangtua dan saudaranya merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Dari masa lalu Sengkuni yang begitu pahit, kita bisa mendapatkan alasan kuat mengapa ia menjadi sosok yang kejam.

Baca Juga :  Gabung Koalisi PDIP, Puan Beri Sinyal Demokrat

Sengkuni gaya baru menjadi cerita politik periode ini, dari masa ke masa selalu hadir dengan wajah berbeda tapi gaya yang sama (lagu lama kaset baru), politik sulit ditebak tapi perilaku politik terkadang mudah di tebak, gejala persengkokolan, gejala ambisi meraih jabatan dengan mudah ditafsirkan oleh para pemain politik ke mana arah akhir ceritanya.

Hal ini terjadi bagaimana posisi keluarga Jokowi hari ini. Sebagai tokoh utama dia menjadi besar dan berkuasa di republik ini merupakan andil besar  sokongan politik PDIP, entah mulai dari mana “perlawanan” Jokowi kepada PDIP sampai pada titik kulminasi sehingga rela meninggalkan pelan-pelan partai yang telah membesarkannya.

Sikap  demikian memunculkan Diksi penghianatan, sengkuni, hingga Machiavelli jawa pun disematkan kepada Jokowi karena dianggap melanggar fatsun politik sebagai kader partai. Langkah Jokowi dan keluarganya merupakan tindakan strategi Kuda troya dalam mengikis skema politik rumah besar PDIP

Modalitas Berujung Pengkhianatan

“The President Can Do No Wrong” presiden tidak bisa disalahkan, adagium ini mungkin cocok atas sikap yang dilakukan oleh Jokowi dengan memberikan restu kepada Gibran sebagai cawapres Prabowo dengan meninggalkan kapal yang pernah menghantarkan Jokowi ke dermaga kekuasaan.

Ada tiga alasan sikap. Pertama, Jokowi berkeinginan pasca dirinya berkuasa pembangunan dan kebijakan dapat dilanjutkan. Kedua, titik temu ambisi pribadi dan negara agar Jokowi selalu memorable dalam kepemimpinannya. Ketiga, Jokowi ingin husnul khotimah pasca kepemimpinannya tanpa ada gangguan yang menyentuh kepada dirinya. Tiga alasan tersebut dia butuh orang yang mengawal hasratnya. Tidak cukup dengan melimpahkan kekuasaan yang bukan keinginannya, dia butuh orang yang dipercaya mampu melanjutkan dan mengamankan ambisi egoisnya.

Berdasarkan approval rating (tingkat kepuasan) yang tinggi, Jokowi merasa percaya diri bahwa tanpa dukungan formil partai yang membesarkannya, insentif elektoralnya masih berpengaruh kepada capres-cawapres yang disokongnya. Signal ini menjadi penanda kuat melalui pendekatan relawan yang dihimpun Jokowi, kata kuncinya beliau ingin menampilkan kekuatan pembeda.

Baca Juga :  Tunduk Pada Surya Paloh, Bagaimana Anies Mau Tegakkan Daulat Rakyat?

Wajar jika kemudian persekongkolan itu terjadi karena hasrat kekuasaan sebagai bagian dari penetrasi politiknya merubah mindset politik Jokowi. Dalam bathin dan pikiran Jokowi, Tak mau menggubris omongan dirinya sebagai penghianat karena dirinya memiliki modal kuat.

Meminjam teori Pierre Bourdieu tentang modal, Jokowi menguasai beberapa modal yang kuat untuk dirinya melakukan cawe-cawe dalam politik. modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran. Bourdieu membedakan tiga bentuk modal yakni modal politik, ekonomi (capital) dan modal sosial.

Pertama modal politik berupa dukungan Partai Politik (koalisi partai) dan dukungan elit-elit politik dan organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan. Kedua, Modal sosial yang merupakan mutual trust antara anggota masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma, dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Ketiga, Modal kapital (ekonomi) memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai.

Jokowi dapat mengendalikan infra dan supra struktur ekonomi dengan melibatkan banyak pengusaha dalam circle kekuasaannya untuk membantu pembiayaan seluruh kebutuhan dalam politik. Di dalam ranah pertarungan politik selalu terjadi. Siapa saja yang memiliki modal dan habitus akan lebih mampu melakukan tindakan mempertahankan atau mengubah struktur dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki modal. Artinya modal di sini menjadi instrumen penting dalam pelestarian kekuasaan politik.

Fenomena tersebut wajar jika Jokowi melakukan penetrasi ambisi politiknya, meminjam istilah Either you are with us, or against us (kalau kau tidak berdiri di pihakku, kau pasti musuhku, dan harus menjadi musuhku) sikap ini menjadi variable penguat dalam menggoalkan kandidat pilihannya tersebut. Dengan cara inilah Jokowi mempertontonkan kapasitasnya dalam melanggengkan kekuasaan.

Dari gambaran di atas kita bisa meng-capture peran Jokowi dalam mengkooptasi seluruh elemen, dengan modal yang cukup Jokowi sudah tidak berpikir soal istilah buruk yang dilekatkan pada dirinya sebagai pengkhianat ala sengkuni, tapi ini bagian momentum politik yang harus direbut.  Wallahu a’lam bisshowab. (*)

Penulis : red

Editor : dwi teguh budiana

Berita Terkait

Dr. Nurdin Ditunjuk Jadi Penjabat, Diharapkan PR di Kota Tangerang Dapat Dituntaskan
Program Ganjar – Mahfud Realistis
Kinerja Pj Heru di Jakarta Dinilai Cukup Baik, Sempurnakan Kebijakan Gubernur Sebelumnya
Semangat Para Pahlawan Jadi Contoh Bagi Milenial
Ketika Berbeda Dituduh Membela
Jokowi Bagai Malin Kundang Politik Bagi PDIP
Setumpuk Persoalan Klasik Kabupaten Tangerang Memasuki Usia Ke-391
Politik Muka Dua Jokowi Terhadap Prabowo dan Ganjar
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 April 2024 - 13:47 WIB

Dr. Nurdin Ditunjuk Jadi Penjabat, Diharapkan PR di Kota Tangerang Dapat Dituntaskan

Jumat, 5 Januari 2024 - 08:14 WIB

Program Ganjar – Mahfud Realistis

Kamis, 4 Januari 2024 - 06:47 WIB

Kinerja Pj Heru di Jakarta Dinilai Cukup Baik, Sempurnakan Kebijakan Gubernur Sebelumnya

Kamis, 16 November 2023 - 09:23 WIB

Politik Sengkuni: Antara Pengkhianatan dan Momentum

Minggu, 12 November 2023 - 19:50 WIB

Semangat Para Pahlawan Jadi Contoh Bagi Milenial

Jumat, 10 November 2023 - 19:43 WIB

Ketika Berbeda Dituduh Membela

Sabtu, 21 Oktober 2023 - 23:01 WIB

Jokowi Bagai Malin Kundang Politik Bagi PDIP

Jumat, 13 Oktober 2023 - 22:33 WIB

Setumpuk Persoalan Klasik Kabupaten Tangerang Memasuki Usia Ke-391

Berita Terbaru

Pemerintahan

Golkar Pemenang, KPU Kota Tangerang tetapkan Hasil Pemilu 2024

Rabu, 29 Mei 2024 - 12:43 WIB

foto ist

Uncategorized

Warga Pondok Aren Heboh, Mayat  Tiga Hari di Toren Air

Rabu, 29 Mei 2024 - 10:23 WIB

Pilkada 2024

Komunitas PKL Curhat ke Helmy Halim

Rabu, 29 Mei 2024 - 10:23 WIB

Trend Seleb

Sahila Hisyam, Masih Menjalani Kesendirian

Selasa, 28 Mei 2024 - 13:59 WIB