bantenraya.co | TANGSEL
Tokoh masyarakat Tangerang Selatan, Cecep Anang Hardian, melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan pemerintahan di wilayah tersebut. Ia menyoroti dugaan praktik korupsi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta), Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK), serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).
Cecep menyoroti khusus proyek pengelolaan sampah yang bermasalah dan mengindikasikan adanya kolusi antara penyedia jasa dan pemerintah daerah. “Ini mencerminkan lemahnya pengawasan dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif,” ujar Cecep kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menuntut agar dugaan kasus ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya, tanpa tebang pilih.
Pengadaan barang dan jasa di OPD-OPD tersebut juga dinilai rawan penyimpangan. Proyek-proyek pembangunan seperti turap, gedung pemerintahan, drainase, infrastruktur umum, dan kawasan permukiman, menurut Cecep, sering kali tidak transparan dan abai terhadap dampak sosial maupun lingkungan. Hal ini menjadi bukti lemahnya kontrol terhadap penggunaan anggaran publik.
“Kepala pemerintahan dan anggota DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan. Namun yang terjadi, mereka lebih sibuk mengejar kepentingan politik,” tegasnya. Ia menilai, lemahnya pengawasan ini membuka ruang lebar bagi praktik korupsi dan memperbesar ketimpangan sosial.
Cecep mendesak reformasi menyeluruh dalam sistem pengadaan proyek dan tata kelola anggaran di Tangsel. Ia mendorong adanya pengawasan ketat dari masyarakat, lembaga sipil, serta DPRD agar tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Tangerang Selatan butuh reformasi serius. Tanpa langkah konkret, kepercayaan publik akan terus terkikis, dan rakyat yang akan menanggung kerugiannya,” pungkasnya.(drik)
