bantenraya.co | JAKARTA
Pemerintah diminta segera bertindak tegas terhadap isu negatif yang beredar mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) Ekowisata Tropical Coastland. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga iklim investasi agar tidak terganggu.
Presiden Prabowo Subianto, menyatakan keinginannya untuk melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini disampaikan dalam acara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Gerakan politisasi anti PSN Ekowisata Tropical Coastland, sudah dapat dibaca arahnya untuk menjatuhkan kepercayaan dunia usaha dan investasi pada pemerintahan Prabowo,” kata Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK).
Menurut Syakur, PSN Ekowisata Tropical Coastland merupakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, yang lebih dikenal sebagai Public-Private Partnerships (PPP).
Skema ini didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan badan usaha, untuk penyediaan dan pembiayaan infrastruktur.
“Skema KPBU secara potensial dapat mendukung peningkatan kualitas APBN, untuk mengurangi tekanan APBN dan APBD,” kata Syakur.
Syakur menjelaskan skema KPBU memiliki banyak keunggulan. Pertama, penganggaran yang Lebih Baik. Skema KPBU dapat menurunkan biaya tidak terduga, serta menciptakan linkage yang kuat antara budget dan performance.
Kedua, peningkatan kualitas layanan publik. Keterlibatan swasta dalam desain proyek dapat mendorong inovasi dan efisiensi yang lebih baik.
Ketiga, akuntabilitas yang lebih tinggi. Proyek KPBU melibatkan lebih banyak stakeholders yang memonitor proyek secara lebih detail.
Propaganda Negatif dan Dampaknya
Syakur menduga propaganda negatif terkait PSN Ekowisata Tropical Coastland hanya bertujuan untuk membuat kekacauan dalam perekonomian nasional di era kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Agar investor atau swasta meragukan kredibilitas dan trust terhadap kepemimpinan Prabowo,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan, PSN di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, hanya terkait dengan pengembangan Ekowisata Tropical Coastland.
Proyek ini dibiayai dari non-APBN dan diproyeksikan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.
“PSN tersebut merupakan pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan PIK2 yang berlokasi di Provinsi Banten,” kata Airlangga. (*)
Penulis : Mar
Editor : Chan
