Bantenraya.co | TANGERANG
Akhwil Ramli, seorang praktisi hukum di Tangerang kembali menyuarakan berbagai kasus besar yang tak pernah terungkap jelas. Padahal, perkaranya sudah banyak masuk ke meja Aparat Penegak Hukum (APH).
“Mengapa begitu banyak kasus besar di Kabupaten Tangerang menguap tanpa kejelasan? Mengapa penanganan terhadap dugaan penyimpangan yang melibatkan oknum pejabat daerah cenderung tidak tuntas? Dan mengapa justru masyarakat yang sering menjadi korban atau bahkan berhadapan dengan hukum,” tegas Akhwil dalam kajian yang dirilisnya, Selasa (18/11/2025) kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menerangkan, bahwa terdapat sejarah panjang dalam berbagai perkara yang muncul, dari awalnya menghangat, meredup hingga pada akhirnya hilang berlalu.
Diantaranya yang disebutkan adalah, terkait RSUD Kabupaten Tangerang atas dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan dan pembangunan. Pada kasus itu, beberapa pejabat telah diperiksa.
“Tetapi laporan audit tidak dipublikasikan, status hukum tidak jelas. Dugaan Penyimpangan Tunjangan Anggota DPRD Perkara administratif semestinya cepat, namun di Tangerang justru berlarut. (bukti) dokumen perjalanan dinas, daftar nominatif, bukti pembayaran, semuanya mudah diverifikasi, tetapi progres tidak diketahui publik.” sindir dia.
Selain itu, juga mengenai kasus PIK 2 – Pagar Laut dan Sengketa Tanah Pesisir Perkara paling strategis dengan dampak yang cukup luas.
“Dugaan pembangunan tanpa izin lingkungan lengkap, laporan kriminalisasi warga, dugaan ketidakjelasan batas lahan. Beberapa laporan masuk ke APH, tetapi minim transparansi. Pola ini konsisten jika menyentuh pejabat atau aktor ekonomi besar, proses hukum cenderung lambat,” terangnya.
Dikesempatan ini, Akhwil yang sejak lama turut berkontribusi sebagai pemerhati publik diwilayah Tangerang pun menyampaikan beberapa poin dan catatan sebagai analisis hukumnya, terutama terkait pertanyaan umum dipublik, yakni dimana titik lemah penegakan hukum daerah.
Pertama adalah, Selective Law Enforcement (SLF) pola empiris menunjukkan, bahwa terhadap kasus masyarakat, bergerak cepat sedangkan
kasus menyentuh pejabat, justru dinilai lambat, dan minim ekspos
“Ini bukan tuduhan personal, melainkan analisis berbasis data pola kasus. Kedua adalah konflik kepentingan struktural dalam daerah dengan investasi besar dan proyek strategis. Pejabat,
pengusaha, dan birokrat pengawas sering berada dalam relasi yang saling beririsan. Jika pengawasan tidak independen, risiko konflik kepentingan meningkat,” ucapnya.
“Kemudian, transparansi penyidikan yang minim. APH sebenarnya boleh menyampaikan perkembangan umum penyidikan tanpa melanggar KUHAP. Namun di Kabupaten Tangerang, pola keterbukaan justru sangat rendah. Dan terakhir, lemahnya pengawasan lembaga pengawas eksternal. Komisi Kejaksaan hanya menerima laporan, Kompolnas fokus pelayanan kepolisian. KPK, masuk bila ada kerugian besar dan konflik kepentingan kuat,” tambah dia.
Selain kasus diatas, Akhwil juga menyoroti pelanggaran hukum pada persoalan lingkungan hidup. Ia menyebut kalau peristiwa kebakaran yang berulang di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, bukanlah insiden teknis. Pernyataan pemerintah pusat bahwa kasus Jatiwaringin “akan disidangkan” semestinya memberi harapan.
JATIWARINGIN DAN KEWAJIBAN HUKUM YANG DIABAIKAN
1.Kewajiban Pengelolaan Lingkungan (UU No. 32/2009) Setiap pengelola TPA wajib:
mengendalikan gas metana,
memastikan zona landfill sesuai SOP,
menyediakan sistem pencegahan kebakaran,
memantau kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Bila terjadi kebakaran berulang, apalagi menimbulkan pencemaran atau gangguan kesehatan, potensi pelanggaran Pasal 98–99 UU 32/2009 terbuka: ancaman pidana 3–10 tahun.
2. Kewajiban Keterbukaan Informasi (UU No. 14/2008) Dokumen berikut wajib dibuka kepada publik:
AMDAL,
UKL-UPL,
audit operasional,
kontrak pengelolaan,
laporan tahunan pengendalian risiko.
3. Minimnya Laporan Progres ke Publik
Kasus yang menyangkut dampak kesehatan seharusnya menjadi kasus prioritas, namun pembaruan penyidikan tidak diumumkan secara berkala.
TIMELINE KASUS TPA JATIWARINGIN
Berikut kronologi berdasarkan data media, kanal pemerintah, dan rekam jejak laporan lingkungan:
Tahun Fakta Publik Terverifikasi Celah dalam Transparansi
2017–2019 Mulai ada keluhan bau & polusi Tidak ada audit terbuka
2020–2021 Kebakaran kecil berulang Tidak ada SOP publik
2022 Keluhan kesehatan meningkat Tidak ada publikasi mitigasi
2023 Kebakaran besar, laporan ke APH Tidak ada update penyidikan
2024 KLHK memberi perhatian khusus SOP tidak dipublikasikan
2025 Pemerintah pusat: “siap disidangkan” Progres penyidik tidak diumumkan
Diakhir tulisannya, Akhwil menyampaikan kalau masyarakat atau publik lah yang paling terkena dampak sosial dan ekologis, baik secara langsung atau tidak langsung dari berbagai persoalan yang hingga kini tak pernah kunjung memiliki kejelasan tersebut.
“Degradasi kesehatan warga sekitar TPA. Kehilangan lahan bagi masyarakat pesisir. Kriminalisasi warga pelapor. Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Ketika hukum tidak berjalan adil, kerusakan sosial menjadi sangat besar,” pungkasnya. (Wil)
