bantenraya.co | TANGERANG
Kisruh soal snack dan uang transport saat pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Tangerang masih menyisahkan tanda tanya besar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum transparan seputar siapakah dalang di balik pengadaan snack.
Praktisi hukum Kabupaten Tangerang, Septian Prasetyo, meminta KPU membuka tirai secara gamblang pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan snack dan berapa besar kisaran harga snack per kotak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Informasi yang kita terima, snack isinya hanya ada dua kue dan satu gelas air mineral,” ujarnya.
Yang menjadi perhatian dan tanya tanya besar semua steakholder di Kabupaten Tangerang beredar kabar harga snack per kotak itu tidak masuk akal.
“Ada yang bilang 9 ribu ada pula yang bilang 19 ribu. Nah ini harus di jelaskan, termasuk siapa pihak penyedia snack,” tukasnya.
Menurut mantan aktivis mahasiswa Tangerang ini, dari penyelenggaraan kegiatan seperti ini tahun-tahun sebelumnya, pengadaan snack di sediakan masing-masing kecamatan atau tingkat PPK.
“Ini luar biasa sekretariat KPU, diambil semua sekitar 63 ribu snack sesuai jumlah KPPS. Pantas saja kacau balau dan ini ada delik hukumnya,” katanya.
Bahkan, sambungnya, jika dilihat dari penampakan isi snack tersebut diduga benar hanya ada dua dan satu air mineral gelas, selisih keuntungan penyedia snack cukup besar dan luar biasa.
“Kita ambil minimal 9 ribu dari isi yang beredar, kalo isi nya snack cuma segitu, paling modalnya paling besar 6 ribu dan masih ada keuntungan 3 ribu. Kalikan saja angka 3 ribu dengan jumlah kpps sekitar 60 ribu, ada sekitar 180 juta kelebihanya,” ujarnya sembari mengelengkan kepala.
Itu versi 9 ribu, tambahnya, namun kalau dilihat dari anggaran yang di anggarkan oleh KPUD Kabupaten Tangerang bahwa anggaran makan minum pada kegiatan Pelantikan KPPS itu di anggarkan oleh KPUD sebesar Rp 1 miliar lebih dengan jumlah KPPS sebanyak 63.112 X 19.000.
“Anggaran itu senilai 1.199.128.000, lalu sisa anggaran sebesar 631.120.000 ke mana, ada dugaan mark up anggaran sebesar 10 ribu rupiah per kepala. Kalau itu yang terjadi, bahkan bisa markup 12 ribu,” tuturnya.
Ia mendesak aparat berwenang mulai dari bawaslu sampai aparat penegak hukum, untuk memerika Sekretaris KPU beserta Komisioner KPU.
Sementara Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang Kuswanto, tidak berani bicara terbuka dan gamblang kepada wartawan. Ia hanya menyebutkan anggaran snack tersebut Rp 9.000.
Ketika ditanya siapa penyedia snackpun, tak berani menjawab.
Dan ketika di geruduk aktivis mahasiswa, memintanya untuk mundur dari Sekrtaris KPU, Ia hanya menjawab. “Saya hanya ASN dan soal itu ada atasan saya yang lebih punya wewenang,” tandasnya. (*)
Penulis : ard
Editor : dwi teguh
