bantenraya.co | TANGERANG
Polemik penebangan pohon secara massal pembangunan turap di Irigasi Sipon, Cipondoh, Kota Tangerang, terus bergulir.
Setelah menuai kritik dari masyarakat, kini persoalan tersebut menarik perhatian Lembaga Kebijakan Publik (LKP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur LKP, Ibnu Jandi menyatakan, akan mendatangi Mapolres Metro Tangerang pada Senin (9/12/2024).
Ia mengkritik keras kebijakan penebangan pohon, yang dinilai mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Didalam mewujudkan pembangunan ekonomi harusnya tanpa merusak lingkungan. Tidak bisa lagi ada dikotomi ekonomi dan ekologi apakah lebih penting pembangunan Turap dan mengorbankan Pepohonan? Dalam pengertian arti pembangunan itu keduanya harus seimbang dan berjalan beriringan,” tegas Jandi.
Menurutnya, pembangunan turab memang harus tetap berjalan, tetapi lingkungan pun harus tetap terjaga kelestariannya.
“Ini suatu keniscayaan. Itu Berarti Kadisbudpar dan Kabid Pertamanan tidak mengerti arti pembangunan yang ramah lingkungan. Kecuali menghabiskan APBD semata dan hura-hura. Kedua orang ini mengkambinghitamkan pepohonan,” katanya.
Ia menambahkan, jika keduanya terus dikambinghitamkan, solusi terbaik tidak akan pernah ketemu, karena ekonomi akan selalu dianggap lebih penting. Sementara ekologi dipandang sebelah mata.
“Ini yang tidak benar. Berarti Disbubpar Kota Tangerang tidak berbanding lurus dan sebangun dengan visi misi serta program kerjanya. Orang-orang Kadisbudpar adalah orang-orang yang tidak mengerti ekologi pembangunan. Yang tidak mengerti pembangunan ramah lingkungan. Kecuali menghabiskan APBD semata. Insha Allah Senin saya mau silaturahmi ke Polres Metro Tangerang Kota,” tutupnya.
Disisi lain, Dinas PUPR sebagai pelaksana proyek belum memberikan tanggapan resmi. Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni, hingga kini memilih bungkam dan tak mau menjawab konfirmasi tersebut.
Begitu pula dengan Kadis Budpar, Rizal Ridolloh, yang hanya mengatakan “no comment” saat dihubungi melalui telepon WhatsAppnya.
Meski demikian, Rizal sebelumnya menyatakan penebangan pohon sudah sesuai aturan dan akan dilakukan reboisasi setelah proyek selesai.
Proyek ini menuai kritik keras dari warga sekitar. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama terkait penebangan pohon yang sebelumnya ditanam melalui gotong royong.
“Ini bukan cuma satu atau dua pohon, tapi banyak sekali. Kami kecewa karena lingkungan diabaikan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Mursiman, mengakui adanya penebangan pohon di lokasi proyek. Namun, ia menegaskan bahwa penebangan pohon berada di bawah wewenang bidang lain. Sementara itu, Disbudpar menyatakan telah melakukan survei bersama untuk menentukan pohon mana yang terdampak.
Meski menuai kritik, pihak terkait berharap agar polemik ini tidak menghambat pembangunan. LKP pun berencana melaporkan persoalan ini ke pihak kepolisian sebagai upaya mencari solusi yang lebih baik, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. (*)
Penulis : Ali
Editor : Chan
