TANGERANG | Bantenraya.co
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus berupaya meningkatkan pelayanan publik yang setara bagi seluruh warga Kota Tangerang.
Salah satu inisiatif terbaru adalah pelatihan bahasa isyarat yang digelar bagi petugas pelayanan publik di Aula Dinas Sosial, Rabu (15/5/24).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinsos Kota Tangerang, Mulyani, menjelaskan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar kepada petugas pelayanan publik agar mereka mampu memberikan layanan yang setara kepada masyarakat Tuli.
“Pelatihan ini diikuti oleh 50 peserta dari berbagai unsur pelayanan publik, termasuk pegawai di lingkungan Pemkot Tangerang, kecamatan, kelurahan, RSUD Kota Tangerang, Pengadilan Negeri Tangerang, dan bank bjb,” ungkap Mulyani.
“Pelatihan ini kami bagi dalam beberapa sesi selama dua hari. Hari ini dilaksanakan di Aula Dinas Sosial, dan besok akan dilakukan di Aula Kelurahan Cipondoh. Kami juga menghadirkan pemateri dari Sekolah Khusus YKDW Tangerang untuk memberikan materi yang komprehensif,” tambahnya.
Mulyani berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang, sehingga seluruh warga, termasuk masyarakat Tuli, dapat merasakan pelayanan yang optimal.
“Dengan pelatihan ini, kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun masyarakat Kota Tangerang yang terabaikan dalam mendapatkan pelayanan publik. Pemkot Tangerang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi semua warga tanpa terkecuali,” tambahnya.
Pelatihan bahasa isyarat ini merupakan salah satu langkah konkret Pemkot Tangerang dalam menciptakan lingkungan pelayanan yang inklusif dan ramah bagi semua golongan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat Tuli dalam mengakses berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.
Dengan pelatihan ini, Pemkot Tangerang menunjukkan komitmennya untuk menyediakan layanan yang setara dan inklusif bagi seluruh warga, memastikan bahwa setiap individu dapat menerima pelayanan yang layak dan memadai sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelatihan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kesetaraan pelayanan publik di Indonesia. (ali/ris/TR)
