Bantenraya.co | TANGERANG
Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) menggelar rapat musyawarah dalam rangka persiapan pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Sepatan dan diikuti oleh jajaran pengurus serta perwakilan daerah.
Rapat dihadiri Ketua DPW GMPK Banten Mohammad Jembar, Pembina sekaligus pendiri Widiyono, H. Kamil, AKBP (Purn) Solihin Abu Bakar, para ketua DPD kabupaten/kota di wilayah Tangerang Raya, serta anggota GMPK se-Provinsi Banten. Agenda utama meliputi pembahasan struktur kepengurusan, kesiapan administrasi, dan perencanaan teknis pelaksanaan pengukuhan DPW dan DPD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPW GMPK Banten Mohammad Jembar menegaskan bahwa keberadaan DPW dan DPD merupakan bagian penting dalam memperkuat peran organisasi di daerah, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi melalui pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa GMPK hadir bukan untuk menakut-nakuti pejabat atau mencari sensasi, melainkan untuk berkontribusi secara konstruktif dalam mencegah terjadinya praktik korupsi.
“GMPK hadir bukan untuk menakut-nakuti pejabat atau gagah-gagahan. Kami hadir untuk mencegah korupsi dengan pendekatan keilmuan. Anggota GMPK juga banyak direkrut dari purnawirawan Polri dan TNI,” ujar Mohammad Jembar, Minggu (1/2/2026).
Jembar juga menyampaikan rencana GMPK untuk melakukan aksi damai di sejumlah kabupaten dan kota, khususnya di wilayah Tangerang Raya, sebagai bagian dari kegiatan penyampaian aspirasi dan pengawasan publik.
Menurutnya, pembentukan dan pengukuhan DPW serta DPD GMPK Banten merupakan langkah strategis dalam memperluas jaringan organisasi agar dapat bekerja secara profesional, independen, dan konsisten dalam mengawal kepentingan masyarakat.
“Kami berharap kepengurusan yang terbentuk dapat menjalankan tugas dengan profesional dan tetap mengedepankan kepentingan publik,” tambahnya.
Sementara itu, Pembina DPW GMPK Banten Widiyono menyampaikan apresiasi atas kesiapan jajaran pengurus dalam menjalankan amanah organisasi. Ia menegaskan bahwa GMPK Banten akan fokus pada edukasi antikorupsi, advokasi kebijakan publik, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan.
“Ketika anggota GMPK menemukan adanya dugaan korupsi, agar segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. Ini menjadi pesan penting dalam perjuangan kami,” ujarnya.
Ia berharap, pengukuhan DPW dan DPD GMPK Banten dapat menjadi momentum awal bagi gerakan yang lebih luas dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan korupsi di Provinsi Banten. (dam)
