bantenraya.co | TANGERANG
Kepemimpinan Kepala Daerah di wilayah Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang selama 10 tahun terakhir menarik dicermati dan dianalisa. Apalagi menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 dan Pilkada November 2024.
Pasalnya, dari isu kebijakan dan output yang dihasilkan menjadi bahan evaluasi untuk suksesi kepemimpinan mendatang. Intinya Publik harus mendapat pencerahan yang edukatif dan menyerahkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kajian Politik Nasional (KPN) bekerjasama dengan Perkumpulan insan pers Tangerang Raya yang tergabung dalam Balai Media Center (BMC), serta Fraksi Teras menggelar diskusi dengan tema “Menakar Satu Dasawarsa Kepemimpinan Tangerang Raya”. Diskusi perdana digelar di Loteng Cafe, Kota Tangerang, Jumat (6/10/2023).
Dalam diskusi pertama, mengangkat tema infrastruktur dan transparansi anggaran menghadirkan Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik, Tamil Selvan dan aktivis Tangerang Raya, Saiful Basri.
Dalam paparannya Tamil mengatakan, konteks infrastruktur di wilayah Tangerang Raya, dirinya melihat hanya Arif Wismansyah yang berusaha menjembatani kemajuan wilayah yang dikuasai oleh pengembang dan non pengembang untuk mereduksi kesenjangan sosial.
“Contohnya dengan menghadirkan Bus Tayo dan angkutan pemda lainnya, itu adalah kebijakan yang dilakukan guna mereduksi kesenjangan sosial yang ada. Terlepas dari baik buruknya, saya cukup mengapresiasi langkah tersebut,” ungkap Akademisi Universitas Dian Nusantara ini.
Kendati demikian Kang Tamil panggilan akrabnya, mengkritik keras perilaku kaku pejabat publik di Kota Tangerang terhadap keterbukaan informasi publik yang ada.
“Banyak teman-teman pers mengeluh kepada saya tentang informasi publik di Tangerang Raya, saya bingung, apa sih yang mau ditutupin? Ini menjadi PR besar bagi pemda Tangerang Raya,” tandasnya.
Kang Tamil menambahkan, jika pengaruh pengembang kawasan hunian dan sentuhan swasta dihilangkan dari Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, maka Kota Tangerang yang dinilai sebagai wilayah yang akan terlihat pembangunannya.
“Saya kira yang bertahan paling lama itu Kota Tangerang, karena memang kebijakannya bersifat menyeluruh, contohnya membayarkan BPJS warga, bedah rumah yang diapresiasi pemerintah pusat dengan mendapat alokasi banyak, beasiswa masif, saya kira itu kebijakan yang cukup baik,” paparnya.
Disisi lain, Aktivis Tangerang Raya Saiful Basri mengatakan, bahwa transparansi anggaran di Tangerang Raya masih menjadi sesuatu yang rumit untuk di akses.
“Kita sebagai warga negara, ingin melihat apakah pembangunan yang dilakukan itu susah sesuai dengan keinginan warga atau justru hanya keinginan pejabat semata,” tandasnya.
Sebagai pemantik dan moderator Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul. Adib mengutarakan diskusi ini sebagai tanggung jawab sosial kaum pers, akademisi dan civil society untuk berkontribusi dan memberikan masukan, agar pemda Tangerang Raya selalu menghadirkan kebijakan yang memprioritaskan kemaslahatan bagi rakyat. (*)
Penulis : rls/mas
Editor : dwi teguh
