bantenraya.co | SUMEDANG
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, bersama Kepala Bappeda menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian serta Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Acara tersebut digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sela kegiatan, Sekda Soma Atmaja menyampaikan bahwa Rakor ini diikuti oleh seluruh Sekda dari berbagai daerah di Indonesia dan dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Oktober 2025.
“Menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 600.3/7565/SJ, saya bersama Kepala Bappeda hadir langsung mengikuti Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian serta LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh para Sekda provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia,” ungkap Soma.
Ia menjelaskan bahwa Rakor tersebut membahas berbagai isu strategis nasional, di antaranya dana transfer daerah serta keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Acara ini sangat penting untuk menyinkronkan berbagai program pemerintah pusat dengan daerah, termasuk isu dana transfer ke daerah yang dirasakan banyak berkurang. Selain itu, juga dibahas isu-isu strategis lain yang disampaikan langsung oleh Mendagri, Wamendagri, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian terkait lainnya,” ujarnya.
Soma Atmaja menyambut baik penyelenggaraan Rakor yang diikuti oleh 38 Sekda provinsi, 38 Kepala Bappeda provinsi, serta 514 Sekda dan Kepala Bappeda kabupaten/kota seluruh Indonesia tersebut.
“Kami memahami konsep pemerintah pusat bahwa pada akhirnya daerah harus mampu mandiri tanpa terlalu bergantung kepada pemerintah pusat dalam mengelola pelayanan publik, manajemen pemerintahan, dan anggaran di wilayahnya masing-masing. Insyaallah banyak hal yang dapat kita sinkronkan melalui forum ini,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Rakor ini tidak hanya bertujuan menyinkronkan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dan sedang berjalan, serta mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
“Rapat koordinasi ini antara lain mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 yang telah berjalan, serta memberikan bekal kepada rekan-rekan daerah untuk menyusun RKPD dalam penyusunan APBD Tahun 2026,” jelas Tito.
Ia juga menegaskan bahwa program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto, seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran, perumahan kumuh, ketahanan pangan, dan pengelolaan sampah, harus terus dioptimalkan.
“Program pemerintah daerah harus linier dan selaras dengan program unggulan Bapak Presiden. Rekan-rekan harus betul-betul memberikan atensi dan menjadikannya prioritas. Kita hadirkan Kementerian PU, keuangan, kesehatan, Riset Dikti, pendidkan dasar dan menengah, KemanPAN, Kemensos, Koperasi, Bappenas dan kementerian lainnya agar bapak/ibu semakin paham dan jelas,” tukasnya. (dam)
