JAKARTA | bantenraya.co
Dalam waktu dekat, jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan dipanggil Komisi B DPRD DKI terkait polemik penataan jalur sepeda.
“Insya Allah pekan depan sudah mulai rapat dan mungkin pemanggilan pada beberapa mitra yang memang perlu didengar penjelasannya,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI M Taufik Zoelkifli kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihaknya dan Dinas Perhubungan DKI akan membahas mengenai keberlanjutan jalur sepeda. Taufik menyesalkan jalur sepeda yang mulai banyak dibongkar. Sebab, menyangkut anggaran pembongkaran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
“Insya Allah pekan depan sudah mulai rapat dan mungkin pemanggilan pada beberapa mitra yang memang perlu didengar penjelasannya,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI M Taufik Zoelkifli melalui keterangan tertulis, Senin, 26 Februari 2024.
Pihaknya dan Dinas Perhubungan DKI akan membahas mengenai keberlanjutan jalur sepeda. Taufik menyesalkan jalur sepeda yang mulai banyak dibongkar. Sebab, menyangkut anggaran pembongkaran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dilaporkan ke Ombudsman DKI pada Rabu, 21 Ferbruari 2024. Heru dilaporkan komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) Indonesia atas dugaan malpraktik pengelolaan dan pemeliharaan jalur sepeda di Ibu Kota.
Laporan ke Ombudsman ini merupakan tahap awal upaya B2W Indonesia untuk menuntut Pemprov DKI mengoptimalisasi keamanan para pesepeda.
B2W juga mempersiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Heru sebagai terlapor.
Tuntutan gugatan tersebut adalah meminta Heru menjamin keselamatan pengguna sepeda. Sekaligus, mengikuti aturan mengenai rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang sudah disusun.(JR)
