bantenraya.co | SERANG
Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, mengatakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini merupakan investasi terbaik untuk mewujudkan masa depan Banten yang lebih maju.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Pendampingan Penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan melalui Refleksi Capaian Mutu Pendidikan yang diselenggarakan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (7/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Investasi terbaik harus kita berikan kepada Provinsi Banten. Bukan hanya membangun fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini,” kata Tinawati.
Menurutnya, visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Banten sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkarakter.
Ia menambahkan, arah kebijakan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Wajib Belajar 13 Tahun, termasuk satu tahun pendidikan prasekolah.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak memperoleh layanan PAUD yang berkualitas,” paparnya.
Tinawati mengungkapkan, berdasarkan Profil PAUD Provinsi Banten Tahun 2026, masih terdapat 192.016 anak usia 5–6 tahun yang belum mendapatkan layanan PAUD. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Tangerang sebanyak 62.400 anak, disusul Kabupaten Lebak sebanyak 24.972 anak, dan Kabupaten Pandeglang sebanyak 22.788 anak.
Selain itu, dari sisi mutu, penyelenggaraan PAUD dinilai belum sepenuhnya terintegrasi. Di beberapa daerah, masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) atau Diploma IV.
Ia juga menyoroti alokasi anggaran PAUD di sejumlah kabupaten dan kota yang masih berada pada kisaran 1–2 persen APBD sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan layanan pendidikan anak usia dini secara optimal.
Karena itu, Tinawati berharap Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD di seluruh daerah lebih aktif melakukan advokasi, sosialisasi, membangun kemitraan, serta mengawal pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
“Karena setiap anak yang belum memperoleh layanan PAUD adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya. (hed/dam)
