bantenraya co | TANGERANG
Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua Panwaslu Kecamatan Jayanti, Sarnaja, terhadap Caleg bernama Suwandi memasuki babak baru. Setelah memecat Sarnaja, Bawaslu Kabupaten Tangerang akan melanjutkan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Caleg partai Demokrat Suwandi.
Ketua Divisi Penindakan Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Tangerang, Ulumudin mengatakan, bahwa proses lanjutan pemeriksaan terhadap Caleg Dapil I asal partai Demokrat itu, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Jayanti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Caleg nya akan kita proses juga. Di proses pasca rekomendasi Panwascam, kita berangkat dari keterangan para pihak terkait,” kata Ulumudin melalui pesan WhatsApp, Minggu (28/1/2024).
Saat ditanya jadwal pemeriksaan terhadap Suwandi, Ulumudin mengaku belum bisa memastikan jadwal tersebut, sebab prosesnya baru saja dimulai.
“Masih proses, belum bisa berkomentar banyak dulu, ” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Jayanti, Sarnaja diberhentikan atau dipecat dari jabatannya usai terbukti melakukan pelanggaran kode etik atas dugaan pemerasan terhadap caleg Demokrat asal partai Demokrat.
Pemberhentian Sarnaja berdasarkan hasil kajian dan rapat pleno pimpinan pada Selasa (23/01/2024) lalu. Hasil kajian dan rapat pleno tersebut menyimpulkan bahwa, Sarnaja telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik berupa sumpah janji penyelenggara pemilu, sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang pedoman dan kode etik penyelenggara Pemilu.
Sementara Dede Nasihudin dan Sandi Yanuar Yunus telah terbukti melakukan kelalaian prosedur penanganan pelanggaran pemilu. Maka, Dede Nasihudin dan Sandi Yanuar Yunus diberikan sanksi berupa peringatan keras.
Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua Panwaslu Jayanti terhadap Suwandi ini terungkap bermula dari laporan salah satu aktivis di Kabupaten Tangerang.
Dalam laporan itu, disebutkan dengan modus pelanggaran Pemilu, oknum Panwas Kecamatan ini minta uang sebesar Rp 20 juta agar dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Suwandi tidak diproses sampai ke tingkat Bawaslu. (*)
Penulis : ard
Editor : dwi teguh
