Bantenraya.co | TANGERANG
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PDI Perjuangan, Deden Umardani, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengalihkan fokus kebijakan penanganan banjir dari sekadar respons darurat menuju upaya pencegahan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Menurut Deden, selain normalisasi sungai, Pemkab Tangerang perlu membangun waduk di setiap kecamatan sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir jangka panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selain normalisasi, Pemkab Tangerang perlu membangun waduk di setiap kecamatan. Waduk ini berfungsi sebagai parkir air untuk menampung debit hujan maupun aliran sungai ke arah hilir,” ujar Deden, Kamis (5/2).
Ia menilai, investasi pada aspek pencegahan banjir jauh lebih efisien dan berkelanjutan dibandingkan mengalokasikan anggaran besar setiap kali bencana terjadi. Pencegahan yang matang dinilai mampu menekan dampak sosial dan ekonomi, seperti kerusakan rumah warga hingga terganggunya aktivitas perekonomian masyarakat.
Deden menegaskan, salah satu strategi utama yang harus segera dilakukan adalah normalisasi anak-anak sungai secara serentak. Upaya tersebut, menurutnya, tidak bisa dilakukan secara parsial dan membutuhkan koordinasi lintas otoritas, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat, agar pelaksanaannya berjalan cepat dan efektif.
Selain normalisasi sungai, pembangunan waduk dinilai penting untuk menahan dan mengatur debit air, terutama saat intensitas hujan tinggi. Ia mencontohkan Waduk Cirumpak di Kecamatan Kronjo yang memiliki peran strategis dalam mengendalikan banjir di wilayah pesisir, namun saat ini dinilai belum berfungsi optimal akibat minimnya perawatan dan rehabilitasi.
“Waduk Cirumpak harus segera dibenahi. Fungsinya sangat strategis, tetapi jika tidak dirawat dengan baik, manfaatnya tidak akan maksimal,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti infrastruktur fisik, Deden juga memberi perhatian serius pada persoalan perizinan perumahan, yang menurutnya menjadi salah satu penyebab utama banjir di Kabupaten Tangerang. Ia menilai, carut-marut perizinan permukiman kerap menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Deden mendorong Pemkab Tangerang untuk lebih tegas dalam menerbitkan rekomendasi Peil Banjir bagi para pengembang properti. Ia menyebut masih banyak kawasan perumahan yang dibangun tanpa kajian teknis memadai, terutama terkait ketinggian lahan dan sistem drainase.
Akibatnya, ketika banjir terjadi, sering muncul saling menyalahkan antara warga dan pemerintah daerah. Padahal, menurut Deden, akar persoalan justru berasal dari proses perizinan dan teknis pengurukan lahan yang tidak sesuai standar.
“Bupati harus menindak tegas oknum pegawai yang justru ‘bekerja sama’ dengan pengembang dalam mengeluarkan izin tanpa kajian yang benar. Pegawai pemerintah seharusnya bekerja profesional dan berpihak pada kepentingan publik,” tegasnya.
Ia menekankan, pengetatan perizinan perumahan harus menjadi komitmen bersama agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap musim hujan. Deden berharap Pemkab Tangerang di bawah kepemimpinan bupati mampu mengambil langkah berani dan tegas demi keselamatan serta kenyamanan masyarakat.
Menurutnya, pencegahan banjir bukan semata soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel. Dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat, risiko banjir di Kabupaten Tangerang diyakini dapat ditekan secara signifikan. (Hab)
