Bantenraya.co | TANGERANG
Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Bahan Pokok Menjelang Bulan Suci Ramadan dan Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah di Ruang Rapat Wareng Kantor Bupati Tangerang, Kamis (22/01/26).
Pada kesempatan tersebut, Wabup Intan menegaskan bahwa pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) tahun 2026, harus benar-benar tepat sasaran dan menyentuh langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Komoditi yang ditawarkan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar, dengan subsidi harga sekitar Rp.40.000-45.000,- perpaketnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2026 ini jangan hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Paketnya jangan dibakukan isinya. Komoditasnya harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi harga pasar. Kalau telur dan ayam yang mahal, itu yang harus kita hadirkan,” kata Wabup Intan.
Menurutnya, ketepatan sasaran penerima manfaat GPM sangat penting. Untuk itu, dia meminta para camat untuk melakukan validasi data masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar subsidi pangan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan, khususnya di wilayah pesisir utara (Pantura) seperti Teluknaga, Pakuhaji, Sepatan, Kronjo, Kemiri, dan Mekar Baru. Selain itu, dia juga meminta kepada OPD terkait agar terus mendorong keterlibatan petani dan peternak lokal dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung program GPM nantinya.
“Segera lakukan validasi data masyarakat miskin dan miskin ekstrem, mereka adalah prioritas utama penerima manfaat. Wilayah Kabupaten Tangerang juga memiliki potensi peternakan ayam pedaging dan petelur, khususnya di wilayah Kresek dan Gunung Kaler, yang dapat diberdayakan untuk mendukung GPM sekaligus menekan harga di pasaran,” tandasnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi sangat berdampak pada sektor pertanian dan berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, seperti antaranya beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, cabai, dan bawang. Untuk itu dia juga semua pihak terkait untuk terus memonitoring kenaikan dan ketersediaan bahan pokok secara rutin dan berkala sehingga dapat diambil keputusan bersama lintas sektor untuk mengatasi kenaikan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
“Faktor cuaca ini juga harus kita perhitungkan bersama, karena dampaknya bisa memicu kenaikan harga. Saya sudah cek langsung ke lapangan, minyak goreng mulai langka dan harganya di beberapa pasar sudah melampaui harga eceran tertinggi. Telur dan ayam juga menjadi komoditas yang sering naik pada waktu-waktu tertentu,” ungkapnya.
Intan berharap melalui rakor tersebut bisa menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pangan pokok di Kabupaten Tangerang, khususnya menjelang bulan suci Ramadan yang identik dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Stabilitas pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan sinergi semua pihak, kita ingin masyarakat Kabupaten Tangerang dapat menyambut dan menjalani bulan suci Ramadan dengan tenang, aman, dan sejahtera. Karena itu, kita harus bisa hadir dan memastikan ketersediaan bahan pokok aman dan harga tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak menurun,” pungkasnya.
Pimpinan Perum Bulog Cabang Tangerang, Riki Pebriadi melaporkan bahwa kondisi stok pangan di wilayah Tangerang Raya masih aman dan mencukupi. Saat ini, Bulog memiliki cadangan beras sekitar 54.300 ton, yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga hampir satu tahun ke depan.
“Cadangan beras Bulog sekitar 54.300 ton saat ini. Stok minyak goreng “Minyak Kita” tercatat sekitar 11.000 ton, minyak premium, serta gula pasir dan komoditas pangan lainnya yang siap disalurkan untuk mendukung stabilisasi harga,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tangerang, Resmiyati Marningsih menyampaikan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Tangerang masih dalam kondisi terkendali. Pihaknya bersama pihak terkait lainnya terus melakukan pemantauan harga mingguan serta intervensi pasar, termasuk fasilitasi distribusi minyak goreng langsung ke pengecer dan pelaksanaan Warung Tekan Inflasi secara berkala sepanjang tahun 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, para camat/perwakilan kecamatan se-kabupaten Tangerang, Perum Bulog Cabang Tangerang, serta instansi terkait lainnya.(Beb)
