Legislator Ingatkan Bahaya Mafia Tanah, Minta Pemerintah Cegah Secara Efektif

Rabu, 27 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang

Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang

bantenraya.co | BEKASI

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyoroti masalah serius yang merajalela di seluruh Indonesia yaitu, mafia tanah. Menurutnya, masalah ini tidak terbatas hanya pada Kabupaten Bekasi saja, tetapi meluas di seluruh negeri.

“Karena mafia tanah ini, sebenarnya ini bukan hanya di Kabupaten Bekasi saja, melainkan di seluruh Indonesia,” kata Junimart Girsang kepada Parlementaria usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/3/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, kata Junimart, upaya untuk memerangi mafia tanah tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian, tetapi juga tugas bersama semua pihak. Ia menegaskan bahwa langkah pencegahan yang efektif harus dilakukan di internal ATR/BPN untuk meminimalkan peluang bagi mafia tanah.

Baca Juga :  Mayoritas Pemilih Ingin Pilpres Sekali Putaran Dalam Survei Laboratorium Psikologi Politik UI

“Tentu pemenangnya itu adalah dari internal ATR/BPN itu sendiri, supaya tidak membuka ruang, kerak, dan waktu kepada mafia tanah,” tambahnya.

Selain itu, legislator Dapil Sumut juga menyoroti permasalahan regulasi yang tumpang tindih, yang seringkali dimanfaatkan oleh mafia tanah. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan kepada individu melalui oknum-oknum Aparat Penegak Hukum (APH).

“Regulasi yang tumpang tindih inilah yang digunakan mafia tanah untuk melakukan pressure (tekanan) kepada orang-orang melalui oknum-oknum Aparat Penegak Hukum (APH),” jelas Girsang.

Baca Juga :  Jika Kalah di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil akan Bisnis "Skincare"

Dengan demikian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan menegaskan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi-regulasi tanah yang tumpang tindih. Dirinya menjelaskan bahwa hal ini merupakan langkah penting untuk memotong pintu masuk bagi para mafia tanah.

Permasalahan ini menggarisbawahi bahwa urgensi dari penanganan masalah mafia tanah yang kerap terjadi di Indonesia. Dapat diharapkan, agar dengan evaluasi regulasi yang tepat dan tindakan preventif yang kuat, negara dapat memerangi kejahatan ini dan melindungi kepentingan masyarakat serta keadilan dalam penguasaan tanah. (*)

Penulis : rga

Editor : dwi teguh

Berita Terkait

Tunjukkan Kinerja Beyond Compliance, PT IKPP Tangerang Raih PROPER Hijau 202
Program Bangga Kencana Bisa Dorong Penguatan Peran Keluarga untuk Pembangunan
Antusiasme Tinggi! Warga Serang Nobar Timnas
16 Prajurit Korem 052/Wkr Naik Pangkat, Laporan Korps Dipimpin Kasrem
Buka puasa bersama: Momentum silaturahmi, perkuat solidaritas Forum Pimred Multimedia
JMSI Apresiasi Kerja Keras Menteri Koperasi Ferry Juliantono
TNI AD Gelorakan Semangat Pengabdian Tanpa Pamrih di Hari Juang 2025
Tragedi Lingkungan Jadi Alarm, Hak Atas Lingkungan Berkeadilan Masuk Amandemen UUD 1945
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 8 April 2026 - 12:36 WIB

Tunjukkan Kinerja Beyond Compliance, PT IKPP Tangerang Raih PROPER Hijau 202

Kamis, 2 April 2026 - 13:41 WIB

Program Bangga Kencana Bisa Dorong Penguatan Peran Keluarga untuk Pembangunan

Rabu, 1 April 2026 - 16:57 WIB

Antusiasme Tinggi! Warga Serang Nobar Timnas

Rabu, 1 April 2026 - 14:39 WIB

16 Prajurit Korem 052/Wkr Naik Pangkat, Laporan Korps Dipimpin Kasrem

Selasa, 10 Maret 2026 - 10:50 WIB

Buka puasa bersama: Momentum silaturahmi, perkuat solidaritas Forum Pimred Multimedia

Berita Terbaru

headline

SDN Daan Mogot 3 Matangkan Persiapan TKA Gelombang Pertama

Jumat, 17 Apr 2026 - 14:38 WIB

headline

Polisi Bongkar Modus Oplosan LPG 3 Kg ke 12 Kg di Lebak

Jumat, 17 Apr 2026 - 13:47 WIB

Budaya

Pemkab Lebak Matangkan Persiapan Seba Baduy 2026

Jumat, 17 Apr 2026 - 13:45 WIB

headline

Raker Jadi Arah Baru KORPRI Tangerang

Jumat, 17 Apr 2026 - 13:43 WIB

headline

DPUPR Terunkan Kendaraan Vakum untuk Normalisasi Drainase

Jumat, 17 Apr 2026 - 13:41 WIB