bantenraya.co | LEBAK
Himpunan Mahasiswa Islam Majlis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Lebak mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 miliar untuk pengadaan empat unit mobil dinas. Keputusan ini dianggap tidak selaras dengan upaya efisiensi anggaran yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Lebak, Wildan Pamungkas atau yang akrab disapa Idong, menilai bahwa pengadaan kendaraan dinas dengan nilai fantastis tersebut kurang tepat, mengingat masih banyak kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani di Kabupaten Lebak.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sangat bingung dengan cara berpikir kepala dinas yang memilih untuk membeli mobil dinas dengan harga fantastis Rp2,3 miliar, sementara kita berada dalam masa efisiensi anggaran demi keberlanjutan daerah,” ujarnya, Sabtu (22/2/2025).
Diutarakan, pengalokasian dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas publik yang masih membutuhkan perhatian.
“Anggaran Rp2,3 miliar untuk empat mobil dinas lebih baik dialokasikan untuk perbaikan jalan dan infrastruktur lain yang sangat diperlukan. Kabupaten Lebak masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun aturan pengadaan mobil dinas tetap harus dipatuhi, pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dengan membeli kendaraan yang lebih terjangkau namun tetap fungsional.
“Memang ada aturan pengadaan mobil dinas, tetapi kita harus melihat kondisi yang ada. Di masa efisiensi anggaran seperti ini, seharusnya mobil dinas yang dibeli lebih terjangkau, tetapi tetap berfungsi dengan baik,” pungkasnya.
HMI MPO Cabang Lebak berharap Pemkab Lebak dapat lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. (eem/FB/ris)