bantenraya.co | JAKARTA
Sekretaris Jenderal Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (Petani), mendesak Kepolisian dan intelijen lebih waspada terhadap potensi konflik horisontal yang dipicu oleh kepentingan korporasi dan politik tertentu.
Pernyataan ini disampaikan menyusul insiden bentrokan yang terjadi pada 28 Januari 2025 di Desa Pasir Muncang, Kabupaten Tangerang, antara rombongan kelompok purnawirawan mantan jenderal Kopassus dengan kelompok pemuda lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kejadian ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menciptakan ketegangan di masyarakat demi kepentingan segelintir pihak.
“Kami melihat ada pola yang berulang, dimana konflik selalu bermula dari kepentingan luar yang ingin menguasai sumber daya lokal, sementara masyarakat kecil menjadi korban,” katanya dalam wawancara kepada wartawan.
Bentrokan di Pasir Muncang diduga berkaitan erat dengan isu pembangunan pagar laut di pesisir Tangerang, yang telah menuai protes dari nelayan dan masyarakat pesisir.
“Kami mendesak Kapolri dan Kepala BIN turun tangan lebih serius dalam mengantisipasi potensi konflik. Jangan sampai ada pembiaran yang justru memperkeruh situasi dan merugikan rakyat kecil,” tambahnya.
Ia mengingatkan, sejarah konflik di Tangerang dan sekitarnya menyimpan luka mendalam bagi masyarakat.
“Akar sejarah konflik lokal begitu kelam, terutama dengan adanya peristiwa Gedoran Banten yang mengakibatkan ribuan korban dari etnis tertentu di masa lalu. Oleh karena itu, jangan sampai ada lagi kelompok kepentingan yang memicu konflik horisontal di wilayah ini demi keuntungan politik atau ekonomi”, ujarnya.
Menurutnya, kita tidak boleh mengulang tragedi sejarah yang memilukan.
“Masyarakat harus bersatu menjaga perdamaian dan tidak terpancing provokasi pihak-pihak yang ingin mengadu domba,” tegasnya.
Ia mendesak, pemerintah agar lebih transparan dalam setiap kebijakan yang menyangkut lahan dan wilayah pesisir.
“Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan segelintir elite. Jika tidak ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang memicu konflik, maka rakyatlah yang akan terus menjadi korban,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, Persaudaraan Tani-Nelayan akan terus mengawal kasus tersebut serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan.
“Kami akan berdiri bersama para nelayan dan rakyat kecil untuk melawan segala bentuk penindasan, baik oleh korporasi maupun kepentingan politik yang ingin mengadu domba masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis : Mar
Editor : Chan
