Bantenraya.co | LEBAK
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 57 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih saat ini tengah berada dalam progres pembangunan gerai. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari implementasi program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digulirkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh pembangunan gerai koperasi desa sebagai upaya penguatan kelembagaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Progresnya terus kami pantau dan dilakukan monitoring secara berkala untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan koperasi ini,” kata Imam Suangsa di Rangkasbitung, Senin (15/12/2025).
Menurutnya, keberadaan gerai koperasi di desa diharapkan mampu menjadi solusi konkret bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain itu, koperasi diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang.
“Koperasi ini nantinya menjadi jawaban bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk mendapatkan harga yang lebih murah, terutama kebutuhan pokok, karena koperasi akan memotong mata rantai pasok yang panjang dengan menghadirkan langsung para distributor,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, dari total 344 koperasi desa dan kelurahan yang telah terbentuk, baru 57 koperasi yang benar-benar beroperasi dan menunjukkan aktivitas usaha secara nyata. Sementara itu, dari 287 koperasi yang telah memiliki badan hukum, sebagian besar belum menjalankan kegiatan usaha.
Imam mengakui, belum optimalnya operasional koperasi desa tersebut disebabkan oleh sejumlah kendala, terutama keterbatasan akses permodalan. Menurutnya, banyak koperasi yang masih kesulitan memperoleh modal kerja, khususnya pembiayaan dari perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Dari 287 koperasi yang sudah memiliki legalitas, baru 57 yang aktif. Sisanya belum bergerak karena terkendala permodalan. Permasalahan terbesar memang ada di akses modal kerja,” jelasnya.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya mendorong percepatan operasional koperasi desa melalui pendampingan, monitoring, serta koordinasi dengan pihak perbankan dan instansi terkait.
“Kami berharap koperasi-koperasi ini bisa segera aktif, mandiri, dan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” ucap Imam.
Sementara itu, Dikdik Kusnaedi, warga Kecamatan Rangkasbitung, menilai keberadaan gerai Koperasi Desa Merah Putih mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, koperasi tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan warga, tetapi juga menjadi wadah pemasaran produk UMKM lokal.
“Beberapa produk UMKM hasil produksi masyarakat bisa dimasukkan dan dijual di koperasi desa. Ini cukup membantu perputaran ekonomi warga,” kata Dikdik. (jat/dam)
