bantenraya.co | JAKARTA
Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, analisis isu Pagar Laut Tangerang kian menyita perhatian publik. Ia menyebut kasus ini bukan sekadar permasalahan lokal, melainkan mencerminkan adanya dugaan kuat permainan politik dan bisnis berskala besar yang melibatkan elit di tingkat nasional.
Salah satu aspek yang ia soroti adalah relasi antara Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono yang dikenal memiliki hubungan sangat dekat, serta pengaruhnya dalam meruntuhkan Dinasti Atut di Banten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Noor Azhari menduga bahwa hubungan erat antara Sufmi Dasco memainkan peran penting dalam dinamika politik Banten dalam pengaturan strategi untuk memenangkan Andra Soni sebagai gubernur Banten terpilih.
“Keterlibatan Dasco menjadi kunci dalam memahami bagaimana Dinasti Atut yang kuat secara politik bisa tumbang,” ujar Noor Azhari.
Menurutnya, Dasco sebagai politisi ulung nasional sangat khatam peta wilayah Banten.
“Dasco ini politisi ulung, dia menjadi anggota DPR RI melalui Dapil III Banten sejak 2014. Artinya kini masuk periode yang ke 3 sangat mafhum sekali wilayah Banten”, tuturnya.
Lebih lanjut, Ia juga mengutarakan, posisi Trenggono sebagai Menteri KKP yang mengelola kebijakan strategis di sektor kelautan dan perikanan menempatkannya pada posisi yang sangat berpengaruh, terutama terkait dengan proyek strategis yang melibatkan kawasan pesisir dan reklamasi.
“Isu Pagar Laut Tangerang tak bisa dilepaskan dari konteks pengelolaan sumber daya pesisir. Kepentingan bisnis dan politik di balik proyek ini sangat mungkin dugaan berkelindan dengan kebijakan KKP,” tambahnya.
Noor Azhari juga mencatat bagaimana Sufmi Dasco Ahmad, seorang politisi senior Partai Gerindra, aktif mendukung Andra Soni dalam merebut tampuk kekuasaan di Banten.
Ia menduga, ada kepentingan besar terkait potensi ekonomi kawasan reklamasi, termasuk proyek strategis nasional seperti Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), yang menjadi magnet bagi berbagai kelompok kepentingan.
“Relasi Dasco dengan Trenggono bisa saja dimanfaatkan untuk memperkuat pengaruh di sektor pesisir, termasuk wilayah reklamasi yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi,” jelasnya.
Terkait dengan tumbangnya Dinasti Atut, Noor Azhari menilai ada strategi politik yang dirancang untuk menggulingkan kekuasaan lama dan menggantinya dengan rezim baru yang dianggap lebih sejalan dengan kepentingan tertentu.
“Kemenangan Andra Soni bukan hanya soal kompetisi politik biasa. Ini mencerminkan keberhasilan manuver politik yang didukung oleh kekuatan di luar Banten, termasuk jejaring politik di tingkat nasional,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa isu Pagar Laut Tangerang bukan semata persoalan geografis, tetapi juga rekayasa sosial-politik untuk mendukung agenda bisnis tertentu.
“Apakah relasi antara Dasco dan Trenggono turut memengaruhi kebijakan-kebijakan strategis di wilayah ini? Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan transparansi dan investigasi mendalam,” kata Noor Azhari.
Lebih jauh, Noor Azhari mengingatkan bahwa proyek strategis seperti reklamasi dan pengelolaan kawasan pesisir harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan apapun.
Ia khawatir jika pengaruh politik dan bisnis dibiarkan tanpa pengawasan, maka masyarakat lokal terutama nelayan akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Ketika kepentingan bisnis dan politik mengesampingkan kepentingan rakyat, yang kita lihat hanyalah perampasan sumber daya atas nama pembangunan,” tegasnya.
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas keterlibatan semua pihak, termasuk kemungkinan adanya kolusi antara elit politik dan pengusaha dalam kasus ini.
“Relasi-relasi ini harus diungkap dengan jelas, sehingga publik tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar,” tambahnya.
Kasus ini, menurut Noor Azhari, menjadi cermin bagaimana kekuatan politik lokal dan nasional dapat digunakan untuk memanipulasi kebijakan demi kepentingan segelintir orang.
“Jika relasi politik dan bisnis semacam ini terus dibiarkan, maka kepentingan rakyat akan semakin terpinggirkan. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa keadilan dan transparansi tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
