Bantenraya.co | SERANG
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) serta insan pers terus melakukan persiapan menjelang pelaksanaan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026. Kegiatan nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 9 Februari 2026 di Provinsi Banten.
“Alhamdulillah, persiapan berjalan bersama-sama dengan PWI Pusat, PWI Provinsi Banten, dan seluruh unsur pers yang ada di Provinsi Banten,” ujar Andra Soni, Kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Andra Soni, Pemprov Banten menyambut antusias pelaksanaan HPN yang menjadi agenda nasional tahunan. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan pers serta kemajuan daerah.
Ia menilai pers memiliki peran penting dalam menjaga dan menumbuhkan iklim kebebasan berpendapat yang sehat, bertanggung jawab, dan beretika. Selain itu, pers juga berperan strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat.
Andra Soni berharap pelaksanaan HPN di Provinsi Banten tidak sebatas peringatan seremonial, melainkan menjadi ruang konsolidasi dan refleksi bersama untuk memperkuat peran pers dalam pembangunan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga kebebasan pers tumbuh dengan baik dan pers dapat menjadi pendukung sekaligus mitra strategis menuju Banten yang maju, adil merata, dan bebas dari korupsi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah berharap pers dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan program-program pembangunan kepada masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan HPN di Provinsi Banten juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas.
“Mudah-mudahan melalui peringatan HPN tahun 2026, Provinsi Banten semakin dikenal dan seluruh potensi wilayahnya dapat terangkat,” ungkap Dimyati.
Ia menambahkan, pers ke depan diharapkan terus menjalankan fungsi penyediaan informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial. Pers juga dinilai berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan solusi bagi keberlangsungan pembangunan.
“Melalui jurnalistik yang akurat, jujur, dan berimbang, pers ikut mengoreksi kebijakan, mendorong akuntabilitas, serta melakukan pengawasan terhadap roda pemerintahan. Kami menyambut baik kehadiran pers dan media massa untuk memberikan masukan yang konstruktif,” pungkasnya. (dam/hmi)
