bantenraya.co | SERANG
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan infrastruktur di Banten. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum di lingkungan UPT Kementerian PUPR Provinsi Banten yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (25/8/2025).
Rakor yang dipandu Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra, Komarudin, turut dihadiri Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi H, para bupati/wali kota, serta perwakilan Kementerian PUPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah hari ini bersama seluruh bupati dan wali kota kita melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR. Rapat ini membahas isu pembangunan infrastruktur di Banten, mulai dari banjir, sampah, hingga jalan,” ujar Andra Soni.
Menurutnya, usulan pembangunan dari kepala daerah akan dikompilasi dan disinkronkan dengan program pemerintah pusat. “Apa yang dibangun pemerintah pusat harus selaras dengan yang dibangun oleh provinsi dan kabupaten/kota. Jika ada kewenangan pusat yang bisa efisiensi, bisa kita kerjakan bersama asal berkoordinasi,” tambahnya.
Seemntara itu, Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menekankan agar setiap daerah menghindari ego sektoral maupun ego antarwilayah. “Output dari pembangunan ini adalah untuk masyarakat, bukan kepentingan daerah semata,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim yang menyoroti isu konektivitas dan ketahanan pangan. Ia menilai peningkatan jalan nasional, penguatan infrastruktur pengairan, hingga penanganan banjir di Tangerang Raya dan wilayah pesisir perlu menjadi prioritas.
“Selain itu, Banten juga harus bersiap sebagai tuan rumah PON XXIII 2032, sehingga infrastruktur penunjang olahraga dan transportasi massal juga penting,” katanya.
Sedangkan, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, menyampaikan bahwa saat ini Banten menghadapi tantangan serius seperti alih fungsi lahan, kemacetan, banjir, keterbatasan air bersih, hingga sanitasi.
“Dalam rangka membantu pemerintah kabupaten/kota, Program Bang Andra membangun 60 ruas jalan sepanjang 64 km dengan anggaran Rp183 miliar. Sementara itu, usulan ke pemerintah pusat sebanyak 29 ruas jalan dengan panjang 126 km senilai Rp645,7 miliar,” jelasnya.
Arlan juga menambahkan, penanganan banjir perkotaan difokuskan pada Sungai Cibanten, Cidurian, Kali Angke, Kali Sabi, dan Cirarab. Sedangkan untuk kekeringan, terdapat 295 desa/kelurahan yang masuk kategori rawan sedang hingga tinggi.
Dalam forum itu, bupati/wali kota secara bergantian menyampaikan usulan pembangunan, di antaranya:
Kabupaten Tangerang: Penanganan banjir di Tanjung Burung (Sungai Cisadane) dan Pasir Apung (Sungai Cidurian), pembangunan underpass Bitung, normalisasi Sungai Cirarab, serta penurapan di Pagedangan.
Kabupaten Serang: Normalisasi 12 sungai, revitalisasi Kalimati Ciujung Lama, serta perbaikan gorong-gorong di Puloampel.
Kabupaten Lebak: Perbaikan saluran irigasi dan tindak lanjut SPAM Karian untuk air baku.
Kabupaten Pandeglang: Penanganan banjir rob di 23 kecamatan, pembangunan breakwater, rehabilitasi irigasi pertanian, serta pengelolaan sampah dan air baku.
Kota Tangerang: Normalisasi Kali Angke, Kali Sabi, Cirarab, dan Cisadane, serta pembangunan flyover Sudirman dan underpass Maulana Hasanudin.
Kota Serang: Pembangunan flyover Sudirman dan penanganan banjir di Pasar Rau.
Kota Cilegon: Peningkatan Jalan Lingkar Selatan, normalisasi Sungai Cibeber, serta pembangunan tiga kolam retensi.
Kota Tangsel: Penanganan 37 titik banjir, persiapan transportasi publik MRT dan feeder, serta pembangunan flyover Serpong dan underpass Jombang.
Kepala BBWS C3, Dedi Yudha Lesmana, mewakili balai dan satker Kementerian PUPR menegaskan bahwa sebagian besar usulan daerah sudah masuk dalam program yang sedang berjalan.
“Usulan bupati/wali kota kami tampung, khususnya yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sebagian besar sudah kami laksanakan,” ujarnya. (dam/hmi)
