Kebijakan Walikota Tuai Kritik dari Sekolah Swasta

Senin, 21 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

bantenraya.co | SERANG

Wali Kota Serang yang menargetkan kapasitas satu kelas hingga 50 siswa menuai kritik tajam dari Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Provinsi Banten.

Ketua FKSS, Azmi Maulidy, menilai kebijakan tersebut tidak hanya menurunkan kualitas pendidikan, tetapi juga berpotensi ‘menyuntik mati’ sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Serang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini sangat keliru. Standar ideal satu kelas adalah maksimal 32 siswa, bukan 50. Kalau dipaksakan, kualitas pendidikan jelas akan merosot,” tegas Azmi dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).

Azmi menyebut, kebijakan tersebut tidak berpihak pada penguatan sistem pendidikan secara menyeluruh. Alih-alih menciptakan pemerataan akses, keputusan itu justru mematikan daya saing sekolah swasta yang kini semakin kesulitan mendapatkan siswa.

Baca Juga :  Pilbup Tangerang, Warga: Tangerang Butuh Birokrat Religius Yang Merakyat

“Satu guru melayani 50 siswa, mana mungkin bisa fokus? Mengajar 32 saja sudah berat, apalagi 50. Ini jelas merugikan proses pembelajaran dan membebani guru,” tambahnya.

Lebih jauh, Azmi juga menilai bahwa kebijakan ini kontraproduktif terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Menurutnya, pemerintah seharusnya mendorong kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta, bukan menciptakan persaingan tidak sehat yang membuat sekolah swasta sepi peminat dan terancam tutup.

Baca Juga :  Wagub Dimyati : Ekonomi Syariah Jadi Jalan Meningkatkan Kesejahteraan Umat

“Kalau sekolah swasta sampai tutup, guru-guru akan kehilangan pekerjaan. Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga soal ekonomi masyarakat,” katanya.

FKSS berharap Wali Kota Serang dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dan justru mengarahkan upaya peningkatan mutu pendidikan dengan cara yang lebih bijak, seperti penyediaan insentif untuk guru swasta, bantuan operasional daerah (Bosda), dan pengaturan jumlah siswa per kelas sesuai standar ideal.

“Kalau pendidikan mau maju, harus ada pengondisian anggaran dan kebijakan yang adil. Kuantitas tidak bisa mengalahkan kualitas,” tutup Azmi. (Hed).

Berita Terkait

Polisi Bongkar Modus Oplosan LPG 3 Kg ke 12 Kg di Lebak
Banten Siap Jadi Tuan Rumah Kejurnas Catur 2026
Wagub Minta BAZNAS Banten Buat Terobosan Program Zakat
Wagub Banten Ajak Kaum Perempuan Produktif Berwirausaha
Pemkot Serang Musnahkan 2.829 Botol Miras Hasil Razia
Banten Marathon Jadi Magnet Sport Tourism Daerah
Indikator Makro Banten 2025 Tunjukkan Tren Membaik
Operasi Ketupat Maung 2026, Pelanggaran dan Kecelakaan Menurun
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 13:47 WIB

Polisi Bongkar Modus Oplosan LPG 3 Kg ke 12 Kg di Lebak

Selasa, 14 April 2026 - 13:45 WIB

Banten Siap Jadi Tuan Rumah Kejurnas Catur 2026

Rabu, 8 April 2026 - 15:27 WIB

Wagub Minta BAZNAS Banten Buat Terobosan Program Zakat

Selasa, 7 April 2026 - 11:54 WIB

Wagub Banten Ajak Kaum Perempuan Produktif Berwirausaha

Selasa, 7 April 2026 - 11:48 WIB

Pemkot Serang Musnahkan 2.829 Botol Miras Hasil Razia

Berita Terbaru

headline

SDN Daan Mogot 3 Matangkan Persiapan TKA Gelombang Pertama

Jumat, 17 Apr 2026 - 14:38 WIB

headline

Polisi Bongkar Modus Oplosan LPG 3 Kg ke 12 Kg di Lebak

Jumat, 17 Apr 2026 - 13:47 WIB

Budaya

Pemkab Lebak Matangkan Persiapan Seba Baduy 2026

Jumat, 17 Apr 2026 - 13:45 WIB

headline

Raker Jadi Arah Baru KORPRI Tangerang

Jumat, 17 Apr 2026 - 13:43 WIB

headline

DPUPR Terunkan Kendaraan Vakum untuk Normalisasi Drainase

Jumat, 17 Apr 2026 - 13:41 WIB