bantenraya.co | TANGERANG
Aktivis lingkungan dan masyarakat sipil mengkritik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, karena lemahnya pengawasan terhadap proyek yang beroperasi di daerah tersebut.
Menurut aktivis, lemahnya pengawasan ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kerusakan lingkungan, pelanggaran hak-hak masyarakat, dan penyalahgunaan sumber daya alam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aktivis meminta agar DPMPTSP meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap proyek-proyek yang tidak mematuhi peraturan.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan proyek dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Forum persatuan pemuda neglasari(FP2N) mengkritisi yang ke empat kali terkait lemah nya perizinan dan boboroknya pengawasan.
“Aksi kami berlulang-ulang, karena tuntutan kami yang sampai hari ini tidak didengar oleh dinas DPMPTSP Kota Tangerang, kami menuntut jika dinas tidak bisa mengawasi maka rakyat dan pemuda yang mengontrol pengawasan”ucap nya thoriq
Ditambahkannya, banyak pabrik di daerah khususya di Neglasari, banyak yang mengalih fungsikan pergudangan menjadi produksi,dan pabrik yang tidak mengantongi izin.
“Pembangunan yang mengabaikan hukum dan merusak lingkungan, bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini bentuk nyata pengkhianatan terhadap keadilan ekologis,” tegas Thoriq.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPMPTSP Kota Tangerang belum memberikan keterangan resmi, terkait tuntutan Forum persatuan pemuda neglasari dengan alesan dinas luar. (*)
Penulis : Ros
Editor : Mas
