bantenraya.co | LEBAK
Masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes kembali menegaskan sikap mereka dalam menolak Dana Desa (DD) yang dialokasikan pemerintah.
Meskipun dana tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan, warga Baduy tetap teguh menjaga tradisi dan kemandirian mereka, tanpa bergantung pada bantuan dari luar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penolakan ini bukanlah hal baru. Sejak tahun 2017, komunitas Baduy telah berulang kali menolak pencairan dana desa, yang hingga kini jumlahnya telah mencapai Rp 2,5 miliar.
Keputusan ini bukan karena mereka menolak bantuan sepenuhnya, melainkan sebagai bentuk keteguhan mereka dalam mempertahankan adat dan menghindari ketergantungan terhadap dana pemerintah.
Kepala Desa Kanekes, Jaro Oom menegaskan, bahwa keputusan menolak Dana Desa merupakan bagian dari adat yang dipegang teguh oleh masyarakat Baduy.
“Kami bukan menolak bantuan, tapi kami lebih memilih hidup sesuai adat tanpa keterlibatan dana dari luar. Ini adalah keputusan adat yang sulit dijelaskan, namun sudah menjadi prinsip kami,” kata Jaro Oom, Sabtu (15/02/2025).
Selain mempertahankan tradisi, masyarakat Baduy juga enggan berurusan dengan prosedur administrasi yang dianggap tidak sejalan dengan cara hidup mereka.
Dana desa yang diterima harus disertai laporan pertanggungjawaban, yang bagi mereka merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan kemandirian yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Baduy.
Meskipun dana desa terus dialokasikan, faktanya dana tersebut tetap mengendap di kas KPPN Rangkasbitung.
Hingga saat ini, total anggaran yang disediakan untuk Desa Kanekes mencapai Rp 2,5 miliar, menjadikannya yang terbesar di Kabupaten Lebak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lebak, Octavianto Arief membenarkan bahwa warga Baduy kembali menolak bantuan Dana Desa. Pemerintah daerah tentunya menghormati keputusan masyarakat Baduy.
“Kami menghormati pilihan masyarakat Baduy yang ingin tetap mandiri. Namun, kami tetap berupaya mencari cara lain untuk mendukung mereka, tentunya dengan pendekatan yang menghormati kearifan lokal,” kata Octavianto Arief.
Di Desa Kanekes sendiri, terdapat beberapa sumber bantuan keuangan lainnya, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kabupaten Lebak, serta Bantuan Provinsi Banten.
Namun, prinsip masyarakat Baduy tetap sama mereka ingin mempertahankan kemandirian dan mengelola kehidupan mereka tanpa intervensi pihak luar.
Keputusan masyarakat Baduy untuk menolak Dana Desa semakin menguatkan identitas mereka sebagai komunitas adat yang teguh menjaga tradisi.
Di saat banyak desa lain bergantung pada bantuan pemerintah untuk pembangunan, masyarakat Baduy memilih jalannya sendiri tetap mandiri, tanpa perlu dana miliaran rupiah dari pemerintah.
Sikap ini mungkin tampak tidak biasa bagi masyarakat umum, tetapi bagi masyarakat Baduy, hidup tanpa bantuan luar adalah simbol dari kedaulatan adat yang telah diwariskan turun-temurun.
Pemerintah pun dihadapkan pada tantangan untuk tetap mendukung mereka, tanpa harus mengubah nilai-nilai yang telah mereka junjung tinggi selama ratusan tahun. (Eem/jat/ris)
