JAKARTA | bantenraya.co
Untuk menekan polusi udara yang terjadi di Jakarta, pejabat publik di Provinsi DKI Jakarta diminta lebih banyak yang naik bus listrik
“Masyarakat harus dilandasi dengan semangat untuk beralih ke transportasi publik yang semakin ramah lingkungan dan sebaiknya dicontohkan pejabat publik,” kata anggota Komisi D DPRD DKI Shinta Yosefina meminta di Jakarta kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Shinta menuturkan, masalah polusi bukan hanya pada emisi gas buang kendaraan saja, melainkan karena volume kendaraan pribadi yang tinggi. Selain itu, kemacetan yang berjam-jam menyebabkan meningkatnya emisi kendaraan sehingga menambah polusi udara.
“Semangat elektrifikasi kendaraan juga untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik, maka efektivitas penanggulangan polusinya akan lebih terasa,” katanya.
Hal itu untuk mendorong penggunaan transportasi umum kemudian beralih dengan energi listrik. “Harapan saya transisi kendaraan listrik ke transportasi publik, bukan hanya didasari karena minimnya emisi yang dikeluarkan dari kendaraan listrik,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 576/ 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara menargetkan pengadaan kendaraan listrik sebesar lima persen pada 2024. Kemudian bertambah setiap tahunnya, yakni menjadi 10 persen pada 2025, 20 persen pada 2026 dan 100 persen pada 2030.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menargetkan pengadaan lima sepeda motor berbasis baterai untuk kendaraan dinas operasional (KDO) pada tahun anggaran 2024 dalam rangka ikut berkontribusi memperbaiki kualitas udara Jakarta.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyebutkan kendaraan listrik tak menghasilkan emisi pencemar udara sehingga ramah lingkungan dan menjadi solusi untuk mengatasi polusi udara di Ibu Kota.
“Beralih ke kendaraan listrik serta dibarengi dengan transisi pembangkit listrik menuju energi baru terbarukan dapat menjadi solusi dalam mengatasi polusi,” kata Humas DLH DKI Jakarta Yogi Ikhwan.(JR)
