“Meskipun dari putusannya tidak mengaitkan proses keterlibatan aparatur ataupun ASN sebagai bagian dari hal yang mengurangi nilai demokrasi, tetapi diakui dalam putusan itu bahwa ke depan netralitas aparatur negara dan ASN harus terus diperbaiki.”
JAKARTA | Bantenraya.co
Ketua Ombudsman Mokhammad Najih meminta pemerintah dan DPR menunda seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun ini sampai Pilkada selesai.
Usulan itu disampaikan dalam rakor Pengawasan Bidang Kepegawaian mengenai Penanganan Laporan Masyarakat, Seleksi CASN dan Netralisasi ASN dalam Pilkada yang diselenggarakan pada Kamis (2/5).
Usulan ini ia ajukan kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Ginsang sebagai bagian untuk mencegah dijadikannya seleksi CASN sebagai komoditas politik. “Pak Junimart Ginsang, kalau boleh saya mengusulkan untuk seleksi CASN tahun ini ditunda sampai selesainya pilkada biar tidak dijadikan komoditas politik,” Usulnya.
Ia berharap usulan ini segera didiskusikan lebih lanjut oleh DPR dengan BKN. “Ke teman-teman di BKN mudah-mudahan usulan ini bisa didiskusikan ke depan supaya seleksi ini tidak dijadikan komoditas oleh para aktor politik. Misal menjanjikan ‘nanti yang dukung saya akan saya jadikan ASN’ misalnya,” ungkapnya.
Najih mengatakan usul penundaan seleksi CASN ini diajukan juga belajar dari Pilpres kemarin. Ia mengatakan isu netralitas dan keterlibatan aparatur daerah dan pusat menjadi sorotan MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
“Meskipun dari putusannya tidak mengaitkan proses keterlibatan aparatur ataupun ASN sebagai bagian dari hal yang mengurangi nilai demokrasi, tetapi diakui dalam putusan itu bahwa ke depan netralitas aparatur negara dan ASN harus terus diperbaiki. Menjadi catatan badan pengawas pemilu untuk terus meningkatkan kualitas pengawasannya. Hal ini menjadi sangat penting terutama menjelang pemilihan kepala daerah,” ucapnya.
Sebelumnya pemerintah akan membuka lowongan CASN dengan kebutuhan 2,3 juta untuk tahun anggaran 2024.
Dari jumlah tersebut, lowongan CPNS ini terbagi untuk Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1,6 juta dan lulusan baru atau fresh graduate sebanyak 690 ribu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan penyediaan lowongan untuk fresh graduate sesuai dengan perintah Jokowi. (jr)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
