bantenraya.co| TANGERANG
Aksi kritis menggema di kantor Walikota Tangerang ketika Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi, mempertanyakan kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Benteng dan PT Tangerang Nusantara Global (TNG) yang dianggap kurang optimal.
Bersama istri tercintanya, Ibnu Jandi melakukan unjuk rasa di depan pintu masuk Kantor Walikota Tangerang, Kamis (28/3/2024), dengan membawa poster dan pengeras suara. Kritikannya terfokus pada manajemen dan pelayanan yang dinilai lemah, terutama dari para petinggi BUMD tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sekretaris Daerah harus bertanggungjawab atas lemahnya kinerja petinggi di dua BUMD tersebut dan melakukan reorientasi organisasi di Perumda Tirta Benteng,” tegas Ibnu Jandi.
Ia juga menekankan pentingnya Perumda Tirta Benteng untuk memperluas jaringan pelayanan dan meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta guna meningkatkan nilai bisnis.
“Jangan hanya dari warga saja, kembangin tuh ke pihak-pihak swasta agar ada nilai bisnis yang bisa diperoleh,” papar Jandi.
Jandi menekankan agar seleksi untuk Direktur Umum dibuka kembali, karena sudah menjadi keharusan lantaran jumlah pelanggan hampir menembus 100 ribu.
Jandi menambahkan, Perumda Tirta Benteng harus menyelesaikan pembayaran hutang ke Perumdam Tirta Kerta Raharja yang nilainya hampir Rp 22 miliar.
Menurutnya, hutang tersebut dilatarbelakangi karena adanya pembelian air curah dari Perumdam Tirta Kerta Raharja untuk memenuhi pelanggan Perumda Tirta Benteng yang merupakan peralihan aset (pelanggan) yang mencapai 20 ribu pelanggan pada 2021 lalu.
“Bayar itu utangnya, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” tandas Jandi.
Di kesempatan itu, Ibnu Jandi juga menyoroti kinerja PT Tangerang Nusantara Global (TNG) yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta Pemkot Tangerang untuk mengambil alih manajemen yang saat ini dikelola oleh PT TNG serta mempertanggungjawabkan penyertaan modal perusahaan (PMP) yang diberikan oleh Pemkot Tangerang kepada masyarakat.
“Untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kota Tangerang saja tidak ada. Lalu buat apa dipertahankan, Pemkot Tangerang harus bertindak jangan diam saja karena ini menyangkut APBD yang berasal dari uang rakyat,” ungkapnya.
“PMP ini juga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Tangerang. Kenapa harus dilakukan, tujuannya adalah eagar masyarakat tahu kinerja dari pejabat-pejabat yang duduk di BUMD dalam menjalankan tugasnya,” tandas jandi menegaskan. (*)
Penulis : red
Editor : dwi teguh
