Parkir liar di Jakarta semakin banyak, terutama di hari libur dan tempat-tempat wisata, seperti di Monumen Nasional (Monas) dan Senayan.
JAKARTA | Bantenraya.co
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak secepatnya menuntaskan persoalan parkir liar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ya (Pemprov) harus penertiban. Jadi kan salah satu pendapatan asli daerah yang harusnya bisa diperbesar adalah parkir. Tapi selama ini banyak kebocoran dari parkir itu,” kata anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli di Jakarta kemarin.
Taufik juga menyebutkan, bocor yang dimaksud, yakni banyaknya masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di lahan sembarangan, bukan di tempat yang disediakan atau parkir liar.
Taufik juga menyayangkan hasil dari tarif parkir itu tidak masuk ke kas daerah sehingga banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di tempat tidak resmi dapat mengurangi PAD.
“Ketika orang parkir bukan di tempat yang tidak disediakan, pinggir jalan, atau tempat umum, dimana di situ ada tukang parkir liar. Dan juga parkir jadi tinggi gitu kan,” ujar Taufik.
Menurut Taufik, parkir liar di Jakarta semakin banyak, terutama di hari libur dan tempat-tempat wisata, seperti di Monumen Nasional (Monas) dan Senayan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya untuk mengambil tindakan tegas terhadap parkir liar yang sudah meresahkan masyarakat.
Lalu, Pemprov DKI Jakarta juga perlu membenahi sistem perparkiran di Jakarta, seperti di sepanjang Jalan Kelapa Gading yang sudah ada lahan parkir. Lahan yang ada dapat berfungsi secara maksimal dan dijaga oleh petugas yang berwenang.
“Ini memang perlu penertiban dan edukasi kepada masyarakat lagi. “LKalau memang lahan parkir kurang,” katanya.
Tapi kemudian arahnya sebenarnya, Jakarta jangan banyak kendaraan pribadi. “Jadi bagaimana memperbaiki, meningkatkan, transportasi publik,” kata Taufik.
Taufik memberikan contoh seperti TransJakarta, LRT dan transportasi umum lainnya perlu diperbanyak dan diperluas lagi sehingga kebijakan Jakarta dalam mengembangkan transportasi publik dapat terwujud.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melanjutkan penindakan dan penertiban parkir liar menyusul banyaknya aduan dari warga terutama di Cikini, Jakarta Pusat.
Dishub DKI Jakarta telah menangani permasalahan parkir liar dengan menempatkan beberapa petugas untuk mengantisipasi adanya parkir liar di Cikini sekaligus menertibkan para pelanggar.(JR)
