bantenraya.co | LEBAK
Menjelang Pilkada 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebak, menghimbau agar seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral.
Apabila kedapatan ASN melakukan praktek politik praktis pada Pilkada, maka akan diberikan sanksi disiplin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi (PPI) BKPSDM Kabupaten Lebak, Iqbaludin, pesta demokrasi sering kali membuat banyak pihak lupa diri sehingga terbawa suasana untuk ikut andil dalam memeriahkan pagelaran lima tahun sekali tersebut.
Namun, terdapat beberapa golongan yang dilarang ikut serta kedalam politik praktis. Salah satunya ialah ASN.
“Semua tertuang dalam PP No. 94 tahun 2021, disana juga mengatur tentang hukuman disiplin tentang Netralitas ASN,” kata Iqbaludin, saat apel pagi, Senin (07/10/2024).
Ia mengatakan, netralitas bagi ASN salah satunya yakni PNS dilarang memberikan dukungan kepada peserta Pilkada.
Dalam peraturan Nomer 94 ditetapkan berbagai jenis pelanggaran beserta hukuman mulai dari ringan, sedang hingga berat.
“Dari tiga pelanggaran tersebut juga ada tiga hasil kategori lagi. Misal, di pelanggaran berat nantinya ada kualifikasi apakah termasuk berat ringan, berat sedang atau bahkan berat,” jelasnya.
Menurutnya, kualifikasi tersebut diterapkan guna menilai pelanggaran yang dilakukan tersebut secara sengaja atau tidak.
“Kan bisa saja ASN tersebut misal tidak sadar pakai baju partai terus di foto,” ujar Iqbaludin.
Iqbaludin menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar pelatihan dan sosialisasi bagi seluruh ASN di Kabupaten Lebak dengan narasumber dari beberapa pihak guna menanamkan sikap netralitas menjelang Pilkada serentak 2024.
“Tentunya ini sebagai pemantapan juga bagi kami khususnya sebagai pelayan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Lebak, Eka menuturkan, kenetralan ASN merupakan syarat terwujudnya Pilkada yang berintegritas.
“Karena ASN terikat oleh lembaga, dan ASN menjadi icon yang sangat sentral dalam mewujudkan demokrasi yang ideal,” tutupnya. (*)
Penulis : Jat
Editor : Chan
