Bantenraya.co | LEBAK
Pemkab Lebak Siapkan Huntap Korban Banjir Lebakgedong
Pemerintah Kabupaten Lebak menyiapkan anggaran huntap korban banjir Lebakgedong sebesar Rp2,82 miliar melalui APBD Kabupaten Lebak tahun 2026. Anggaran tersebut digunakan untuk pematangan lahan sebagai tahap awal pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang Lebakgedong 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan ini muncul setelah para korban banjir bandang menyampaikan desakan kepada pemerintah daerah. Hingga kini, para korban masih menempati hunian sementara (huntara) dengan keterbatasan fasilitas. Warga berharap pemerintah segera membangun hunian tetap agar mereka dapat tinggal secara layak dan aman.
DPRD Lebak Dorong Percepatan Pembangunan Hunian Tetap
Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, menyatakan Pemkab Lebak menyiapkan sekitar Rp2 miliar untuk kegiatan cut and fill di lokasi huntara Lebakgedong. Tahapan tersebut menjadi langkah awal sebelum pemerintah daerah memulai pembangunan huntap.
“Dari APBD, Pemkab Lebak mengalokasikan kurang lebih Rp2 miliar untuk pematangan lahan,” ujar Juwita, Sabtu (17/1/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan Pemkab Lebak mengambil langkah tersebut karena belum ada kepastian penanganan dari Pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah pusat terkait pembangunan huntap bagi korban bencana. Padahal, banjir bandang merupakan salah satu bencana alam yang penanganannya menjadi perhatian nasional sebagaimana tercantum dalam kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Korban Banjir Bertahan Lima Tahun di Huntara
Menurut Juwita, kondisi tersebut mendorong Pemkab Lebak bergerak cepat agar persoalan hunian korban bencana tidak berlarut-larut. Para korban telah bertahan lebih dari lima tahun di huntara sejak banjir bandang Lebakgedong 2020 yang sebelumnya telah diberitakan.
Ia menegaskan DPRD Kabupaten Lebak akan terus mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.
Sementara itu, Zaenudin, tokoh pemuda Kecamatan Lebakgedong, menyatakan akan terus mengawal percepatan pembangunan huntap hingga pemerintah benar-benar merealisasikannya. (eem/dam)
